Pertama adalah masalah pada sistem nasional, dalam kondisi bangsa seperti hari ini perlu jelas dasarnya adalah norma-norma hukum, untuk memberikan kepastian hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Kedua siapa yang menjamin, bahwa kalau melakukan trobosan hukum lalu kemudian dipahami oleh masyarakat, boleh jadi secara bergelombang juga sebagai respon masyarakat sosial. Pasti akan menimbulkan konflik sosial, kalau ini sudah terjadi.
"Jalan keluarnya menurut pandangan saya tolak permohonan itu, tetapi dalam saat yang sama MK membuat paling tidak dua rekomendasi pertama adalah pembentukan dewan etik nasional atau majelis etik nasional sebagai tindak lanjut dari TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001," terangnya
"Kemudian kedua adalah merekomendasikan untuk membuat evaluasi setelah amandemen undang-undang Dasar 1945 ini berjalan 20 tahun lebih evaluasi dan segera menindaklanjuti untuk melakukan amandemen undang-undang dasar 1945 dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan," kunci Idrus.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan umum (pemilu) 2024. Namun gugatan dari paslon satu dan tiga pun dilayangkan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). (Yadi/B)
