Dengan begitu, terdapat area kosong dengan radius tertentu yang memberi jarak atau memisahkan antara depo BBM dengan permukiman.
"Ketika terjadi kebakaran api tidak akan merambat ke rumah-rumah warga," tukasnya.
Tambahnya, kegiatan ini telah disepakati oleh sejumlah pihak terkait baik dari sisi pemerintah, Masyarakat, maupun Perusahaan yang berada disekitar area tersebut.
"Adapun pelaksanaannya tidak secara tiba-tiba namun sudah didiskusikan oleh seluruh pihak seperti pemkot makassar, kecamatan ujung tanah, kecamatan wajo, Kejaksaan Kota Makassar, TNI, Polri, Integrated Terminal Makassar, PT Pelabuhan Indonesia, dan PT EPFM (Pabrik Terigu) hingga mencapai kesepakatan yang telah dirapatkan secara bertahap," jelasnya.
Fahrougi berharap, setelah penertiban PTH (Penghuni Tanpa Hak) di area atau lahan tersebut, dapat mengembalikan fungsi lahan sebelumnya. Menjadi fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar.
"Selain itu, yang perlu kami informasikan bahwa Kegiatan ini tidak mempengaruhi operasional Pertamina dalam mendistribusikan BBM dan LPG ke Masyarakat sehingga Pertamina menjamin ketersediaan BBM dan LPG di Masyarakat," kuncinya. (Isak/B)
