MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan bahwa pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Makassar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 akan menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
"Pertama, saya pasti memperhatikan apa yang menjadi pandangan fraksi tadi, karena semua yang disampaikan fraksi itu menjadi perhatian utama kami," kata Ramdhan Pomanto usai Rapat Paripurna Ketujuh DPRD Kota Makassar yang membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Jumat (21/6).
Lebih lanjut, dia mencontohkan, misalnya terkait Dana Kelurahan (Dakel) di mana ada rencana sosialisasi untuk stunting, akan lebih baik jika dana tersebut digunakan untuk pembelian makanan secara langsung. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan stunting di Makassar.
Kedua, terkait anggaran retribusi, Ramdhan mengakui bahwa yang paling mencolok adalah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini berubah menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG). Sehingga, hanya tersisa 20 persen dari pendapatan yang dapat dikumpulkan secara lokal, sementara sisanya harus disetorkan ke pusat.
"Bukan masalah di Bapenda atau pengelola retribusi, tetapi memang disebabkan oleh regulasi yang berlaku," jelasnya.
Dia juga membahas penurunan pendapatan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang menurutnya disebabkan oleh tambahan beban operasional untuk pengelolaan air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Dengan beban listrik yang mencapai Rp200 juta perbulan, pendapatan PDAM bahkan bisa mengalami defisit. Namun, kami masih memproyeksikan keuntungan sekitar Rp3 miliar," ujarnya.
Danny, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa jika semua sambungan rumah sudah memiliki IPAL, pendapatan PDAM dapat meningkat bahkan berlipat ganda.
Dalam rapat paripurna ini, beberapa fraksi mengajukan pertanyaan tentang retribusi dan pendapatan Pemkot Makassar. Danny Pomanto dijadwalkan akan memberikan tanggapan lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi pada hari berikutnya, 22 Juni 2024. (Shasa/B)
