Cegah Kerawanan, Kesbangpol Sulsel Ajak Semua Pihak Terlibat dalam Pilkada Serentak 2024

  • Bagikan
Kepala Bakesbangpol Provinsi Sulsel, Ansyar saat memberikan sambutan pada kegiatan launching pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 yang dilakukan Bawaslu Sulsel di Hotel Harper Makassar Senin (9/92024).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melibatkan tokoh agama guna memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan dengan aman.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulsel, Ansyar, mengatakan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dari aspek keamanan, sosial-politik, maupun administrasi pemilu. Menurutnya, Sulawesi Selatan termasuk salah satu dari lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada Serentak 2024.

“Oleh karena itu, pemetaan kerawanan ini sangat krusial,” ujar Ansyar dalam sambutannya saat acara peluncuran pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Hotel Harper Makassar, Senin (9/9/2024).

Ia juga menekankan bahwa Pilkada adalah tanggung jawab bersama, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga jalannya pemilu sangat penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Sulawesi Selatan.

“Pilkada yang berkualitas hanya bisa tercapai jika masyarakat aktif berpartisipasi, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan pengendali proses pemilihan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ansyar menyoroti pentingnya pendidikan pemilih sebagai fokus utama dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih secara cerdas serta berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada.

Ia mengingatkan bahwa hasil pemetaan kerawanan harus dijadikan landasan untuk langkah nyata, dengan Bawaslu menyusun rencana kerja terintegrasi bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan.

"Saya ingin menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu dan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga akademis, dalam melakukan penelitian dan kajian mengenai kerawanan pemilu,” tutur Ansyar.

“Kolaborasi ini akan memperkuat kualitas pemetaan yang kita lakukan dan menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif demi menciptakan Pilkada yang lebih baik,” tambahnya. (Fahrullah/B)

  • Bagikan