MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Sulsel, Sri Rahayu Usmi, meragukan netralitas Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, karena tidak pernah menghadiri acara deklarasi Pilkada damai dan netralitas kepala desa yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel.
Acara deklarasi yang berlangsung di Hotel Four Points Makassar, Rabu (25/9/2024), menjadi ajang untuk mengukuhkan komitmen kepala desa dalam menjaga netralitas pada Pemilihan Serentak 2024. Namun, ketidakhadiran Pj Gubernur pada acara tersebut menuai pertanyaan dari berbagai pihak.
"Ini sudah dua kali, pertama saat deklarasi Pilkada damai, dan sekarang deklarasi netralitas kepala desa. Pj Gubernur Sulsel (Prof. Zudan) tidak pernah hadir. Hal ini membuat saya mempertanyakan netralitasnya," ujar Ayu, sapaan akrab Sri Rahayu Usmi, di sela-sela diskusi.
Sebagai kepala desa dari Kabupaten Bone, Ayu menyoroti bahwa selama ini, perangkat desa sering kali menjadi pihak yang paling disentil dalam setiap kontestasi politik, padahal menurutnya, netralitas juga harus dituntut dari pejabat seperti gubernur dan bupati.
"Miris, yang selalu ditegur hanya kepala desa dan perangkat desa. Kami mempertanyakan apakah Pj Gubernur ini akan benar-benar netral. Jangan hanya meminta perangkat desa untuk netral, tetapi Pj bupati dan gubernur juga harus netral," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa sebagai pejabat tertinggi di provinsi, komitmen netralitas Pj Gubernur tidak perlu diragukan. "Prof. Zudan adalah pejabat yang ditugaskan untuk menjaga netralitas. Jangan mempertanyakan komitmen beliau," singkatnya. (Fahrullah/B)
