MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Agung Aribawa mewakili Kakanwil Taufiqurrakhman menghadiri debat perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2024, Senin(28/10/2024) di Hotel Four Points Makassar.
Kehadiran Agung Aribawa dalam debat pilgub tersebut untuk menunjukkan bahwa pihaknya mendukung secara penuh KPU Sulsel dalam menciptakan Pemilukada yang bersih, jujur, aman dan adil.
“Kami pastikan bahwa ASN di Kemenkumham Sulsel tetap menjaga netralitasnya dalam pilkada baik di Tingkat ptovinsi maupun Tingkat kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Kakanwil Taufiqurrakhman,” kata Agung
Menurut Agung, berdasarkan pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014, setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
Dan juga Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
Selanjutnya Agung menyampaikan bahwa berdasarkan hal diatas, tidak ada ruang bagi ASN di jajran Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Selaku pimpinan diwilayah, kakanwil Taufiqurrakhman selalu menekankan pada jajarannya untuk memegang teguh integritas dalam bekerja dan selalu bertindak netral dalam menyambut pilkada. Ia menekankan tidak boleh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan dukungan pada salah satu calon,” terang Agung
Adapun Debat perdana Pilgub Sulsel 2024 dimulai pukul 20.00 Wita oleh Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Kedua pasangan calon (paslon) yang mengikuti debat ialah nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad dan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Debat perdana ini mengusung tema, "Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik yang Aksesibel dan Responsif".
KPU Sulsel menghadirkan 7 panelis pada debat perdana Pilgub Sulsel 2024, Yakni :
- Andi Yudha Yunus (Pemerhati Kebijakan Publik dan Aktivis LSM)
- Adi Suryadi (Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional Konsentrasi Kajian Demokrasi dan Civil Society FISIP Unhas)
- Mohammad Arif (Sekretaris Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia)
- Muh Iqbal Latief (Kepala Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Universitas Hasanuddin)
- Husaimah Husain (Aktivis Perempuan dan Anak)
- Firdaus Muhammad (Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Politik Islam UIN Alauddin Makassar)
- Muhlis Madani (Guru Besar Universitas Muhammadiyah Makassar)
(*)
