"Presiden ingin kepala daerah selaras dengan program pusat. Tidak ada lagi ego sektoral, semua harus sejalan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, memastikan bahwa 14 pasangan kepala daerah ini telah memenuhi syarat untuk dilantik karena tidak memiliki sengketa di MK.
"Pasangan calon di 14 daerah ini sudah penuhi syarat karena tidak ada gugatan di MK," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa KPU berpegang pada prinsip kepastian hukum dalam setiap tahapan Pilkada.
"Sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa di MK akan dilakukan pada 6 Februari 2025 oleh Presiden," jelasnya.
Sementara itu, bagi daerah yang masih memiliki sengketa di MK, pelantikan akan dilakukan setelah ada putusan resmi.
"Terkait apakah sengketa berlanjut atau tidak, akan diketahui pada 13-15 Februari. Kita tunggu putusan MK pada 11 Februari, apakah lanjut ke pokok perkara atau dihentikan (dismisal)," pungkasnya. (Yadi/B)
