Rifqinizami mengkritisi bahwa meskipun sudah ada dasar hukum, masih terdapat masalah besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan.
"Aktor negara jelas, tetapi siapa yang mengendalikan kebijakan ini di belakang layar?" katanya, menekankan pentingnya pencegahan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang.
Ia juga menyoroti fenomena shadow state dan shadow government, serta menegaskan bahwa kebijakan pertanahan harus diimplementasikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, Rifqinizami menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam menyelesaikan permasalahan tata ruang dan pertanahan.
"Kita harus bekerja sama secara holistik, karena masalah ini bukan hanya tugas satu pihak, melainkan membutuhkan upaya bersama dari seluruh sektor," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada, termasuk program transmigrasi dan pengaturan legalitas tanah, yang masih menemui kendala di lapangan.
Salah satu aspek menarik yang ia bahas adalah peran mahasiswa KKN Unhas dalam mengidentifikasi lahan-lahan strategis yang membutuhkan sertifikasi tanah.
Mahasiswa KKN dapat berperan dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis, seperti masjid dan fasilitas umum, guna memastikan legalitas kepemilikan lahan tersebut.
"Ini adalah langkah awal dalam menyelesaikan masalah agraria di tingkat dasar," pungkasnya. (Yadi/A)
