Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi sekaligus KPS S2 Manajemen Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar, Dr.Ir Lukman menjelaskan, keputusan efisiensi anggaran oleh pemerintah bukan tanpa sebab. Salah satunya untuk merealisasikan Program unggulan Presiden Prabowo pada Pilpres lalu, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah..
"Hal ini secara Nasional dapat berdampak Positif bagi anak sekolah di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan Kecerdasan dengan melakukan Pemenuhan Gizi," ucapnya.
"Dari sisi ekonomi, masyarakat yang terkait dengan pemenuhan produk dan bahan yang disiapkan dalam program MBG akan diberdayakan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan daya beli," tambahannya.
Namun kata Lukman, untuk pelaksanaan program tersebut selama Pemerintahan Presiden Prabowo 5 Tahun Kedepan memerlukan anggaran yang sangat besar, sehingga untuk perolehannya mengambil dari APBN.
"Analisis untuk anggaran tersebut di Tahun 2025 jelas kesiapan akan hal tersebut belum tercukupi sehingga langkah yanh diambil pemerintah adalah efisiensi anggaran. Nah disini Letak Permasalahannya," ungkapnya
Menurutnya pelaksanaan efisiensi akan berdampak bagi seluruh stakeholder yang terkait yakni seluruh kementerian dimana Anggara yang dimiliki akan terjadi perubahan sebab adanya pengalokasian anggaran ke Program MBG.
"Dampaknya, rangkaian pekerjaan yang selama ini berjalan sebagaimana mestinya dengan Karyawan non organik terpaksa terjadinya PHK atau dirumahkan sebagai akibat berkurangnya anggaran. Hal ini adalah langkah untuk mencegah biaya tetap (Fixed Cost) pengurangan Pegawai/Karyawan," jelasnya.
Lukman mengungkapkan perlunya solusi kongkret dan langkah cepat pemerintah dalam mengantisipasi akan Kekurangan anggaran untuk MBG tersebut dengan Mencari sumber anggaran lain tanpa harus PHK akibat efisiensi anggaran.
