MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Sulawesi Selatan dinilai berlangsung aman dan lancar. Sinergitas dari pemerintah, penyelenggara, hingga partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama hajatan lima tahunan tersebut. Meski begitu, sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi hingga putusan pemungutan suara ulang (PSU) di Pemilihan Wali Kota Palopo tetap menjadi catatan minus pesta demokrasi di daerah ini.
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengeklaim Pilkada 2024 di daerah ini berlangsung sukses dan damai. Tentunya hal itu tidak lepas dari sinergitas baik dari penyelenggara Pemilu, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat.
"Pesta demokrasi 2024 telah dilewati bersama dengan penuh semangat, antusiasme, dan tanggung jawab. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan: KPU, Bawaslu, TNI, Ppolri, serta partisipasi aktif masyarakat," ujar Jufri pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2024 di Hotel Claro, Senin (28/4/2025).
Menurut dia, keberhasilan ini harus dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas demokrasi di masa yang akan datang. Jufri mengatakan, melalui evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka penyempurnaan tata kelola pemilihan di Sulawesi Selatan, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun partisipasi masyarakat.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 dengan sukses dan aman. Semoga ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat," imbuh dia.
Dalam diskusi Rapat Koordinasi itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman hadir mewakili Pemprov Sulsel. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara Pilkada baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
"Pertahankan integritas yang sudah ditunjukkan KPU selama ini dan pertahankan juga ketegasan yang sudah ditunjukkan Bawaslu selama ini. Tetap jaga integritas, dengan mempertahankan budaya Sulsel," kata Jufri Rahman.
Adapun, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, mengucapkan atas nama KPU RI terima kasih atas sinergitas sehingga penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan baik.
"Kami berharap pelaksanaan Pemilu di Indonesia, khususnya Sulsel, semakin lebih baik. Salah satu daerah yang dinamikanya luar biasa, tapi di sini Pilpres dan Pilkada berlangsung lancar. Terima kasih atas kerja keras dalam pelaksanaan Pilkada di Sulsel, insyaallah ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua," imbuh dia.
Menurut dia, evaluasi perlu untuk dilakukan, selain untuk melihat dan mengukur sukses tidaknya tahapan, evaluasi juga sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan berikutnya.
Dia mengatakan, evaluasi yang disusun dan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang-undang. Terlebih tahun ini masuk legislasi UU Pemilu dan Pilkada.
“Terlepas ada kekurangan, kelemahan itu menjadi pelajaran bagi kita bersama, menjadi rekomendasi-rekomendasi ketika kita evaluasi. Dan berikutnya adalah karena kita membuat standarisasi evaluasi dan hasilnya nanti akan kami membuat rekomendasi memberikan masukan kepada pembentuk UU,” ujar dia.
Menurut Afifuddin, evaluasi yang disampaikan pastinya akan memuat banyak hal. Dari ragam evaluasi tersebut, dia berharap KPU dapat menjadi lembaga yang memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi.
“Dan eksistensi lembaga KPU akan semakin baik dan harus kita terus perkuat,” tutur dia.
Adapun, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyampaikan bahwa sinergitas antar Forkopimda dalam Pilgub Sulsel luar biasa. Ia mengatakan bahwa sebelumnya Sulsel dikategorikan urutan kedua paling bawah daerah yang rawan di Indonesia.
"Tapi saat minggu tenang, terakhir dilaporkan Sulsel paling aman ke-2 di Indonesia. Ini bukan hanya karena teman-teman KPU di 24 Kabupaten/Kota, tapi berkat kerja koordinasi seluruh Forkopimda," ujar Hasbullah.
Menurut dia, bahwa Sulsel sempat masuk kategori daerah rawan. Bahkan, Sulsel sempat berada di urutan kedua terbawah secara nasional dalam kategori kerawanan.
"Tapi saat minggu tenang, dilaporkan Sulsel paling aman kedua di Indonesia," beber Hasbullah.
Hasil Pilkada Sulsel secara umum dinilai aman. Hanya saja ada dua daerah yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Satu di antaranya, yakni Kota Palopo, diputuskan harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Profesor Firdaus Muhammad menilai pelaksanaan Pilkada 2024 secara umum memang berhasil. Indikatornya, kata dia, penyelenggaraan bekerja secara optimal dan tingkat partisipasi politik masyarakat juga tergolong tinggi. Selain itu, kekerasan dan konflik selama proses pilkada relatif terkendali.
"Meski di Palopo dan Jeneponto bersoal tapi lebih karena faktor kandidat dan pendukungnya," ujar Firdaus.
Firdaus menambahkan bahwa permasalahan yang terjadi di Palopo dan Jeneponto lebih disebabkan oleh faktor kandidat dan pendukungnya. Khusus untuk Kota Palopo, KPU telah menjadwalkan pelaksanaan PSU pada tanggal 24 Mei 2025.
"Palopo diselesaikan dengan PSU 24 Mei 2025 dan diharapkan berjalan lancar dan aman," imbuh dia.
Dengan adanya PSU di Palopo, diharapkan seluruh tahapan pilkada di Sulsel dapat terselesaikan dengan baik dan menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi.
Sementara itu, pengamat politik Anis Kurniawan mengatakan catatan penting muncul terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Palopo dan belum maksimalnya partisipasi politik masyarakat. Menurut dia, praktik-praktik kecurangan seperti politik uang masih mewarnai berbagai daerah.
"Secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan baik. Meski berbagai praktik kecurangan seperti politik uang masih terjadi di berbagai daerah," imbuh dia.
Salah satu sorotan utama adalah pelaksanaan PSU di Kota Palopo, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pemilihan. Anis berharap, PSU di Palopo dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaksanaan Pilkada di masa mendatang. "Semoga menjadi pelajaran pada Pilkada ke depannya," kata dia. (nabilah/C)
