MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto siap-siap kembali menggeser Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar lewat Job Fit. Rencananya, pelaksanaannya digelar 17 Desember 2022 mendatang.
Diketahui, job fit sebagai acuan dalam menempatkan pejabat di posisi yang tepat. Pemkot Makassar sudah mengantongi izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk job fit. Izin keluar pada Kamis 8 Desember 2022. Ada 37 jabatan siap ikut job fit, namun hanya disetujui 34 jabatan.
Alasannya, tiga jabatan yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) serta Kepala Inspektorat belum memenuhi syarat karena masa jabatan pejabat bersangkutan belum genap setahun.
Bukan hanya itu, untuk melakukan proses mutasi terhadap tiga pejabat tersebut, butuh ijin khusus secara vertikal. Untuk mutasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, harus mendapat ijin dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk Kepala Inspektorat harus mengantongi ijin khusus dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
Selain melakukan pergeseran pejabat secara besar-besaran, Danny juga berencana menggelar lelang jabatan di awal tahun 2023 mendatang.
Ada tiga jabatan yang akan dilelang karena memang kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas. Jabatan itu adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti diketahui, dua pejabat yang menempati posisi tersebut, yakni Iman Hud (Kadis Perhubungan) dan Iqbal Asnan (Kasatpol PP) tersandung persoalan hukum sehingga mereka dinonjobkan.
Sementara itu posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga dilelang karena akhir Desember 2022 mendatang, Andi Siswanta Attas yang saat ini menjabat bakal memasuki masa pensiun.
"Job fit kita jadwalkan digelar pada 17 Desember 2022 mendatang," ungkap Danny Pomanto, Minggu (11/12).
Setelah itu, Danny Pomanto akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh pejabat yang ikut job fit dan melakukan pelantikan di pengujung tahun, tepatnya pada 31 Desember 2022.
Bukan hanya pejabat eselon II, Danny Pomanto juga berencana melakukan perombakan besar-besaran pada komposisi lurah dan camat.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku banyak menerima laporan terkait lurah nakal yang melakukan pungli. Khususnya dalam pemberian ijin pemasangan kabel fiber optik untuk internet.
Tidak tanggung-tanggung, kata Danny, pungli yang dilakukan oknum lurah mencapai Rp75 juta. "Itu kan pelanggaran. Mau saya bersihkan orang-orang seperti itu," tegasnya. (Abu Hamzah/Raksul/B)
