Selanjutnya wajah baru seperti Andi Yaqkin Padjalangi merupakan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel. Ia juga merupakan saudara dari Bupati Bone saat ini.
"Maka Kota Makassar dan Bone bisa menjadi basis dukungannya. Di samping itu, ia bisa mendapatkan tambahan kekuatan andai ia mendapatkan rekomendasi dari partainya," jelasnya.
Lanjut Nursandy, kemudian Andi Hatta Marakarma, sebagai mantan Bupati Luwu Timur dua periode dan kini anggota DPRD Provinsi Sulsel menjadikan Luwu Raya sebagai basis elektoralnya.
"Dari puluhan figur DPD RI yang akan bertarung tentu ada irisan politik diantara mereka. Sebab itu, perlu ada strategi yang tepat yang mesti dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk meraih dukungan suara signifikan," pungkasnya.
Sedangkan, Pengamat Demokrasi Nurmal Idrus mengatakan regulasi memang memungkinkan kader parpol mendaftar menjadi caleg DPD. Walaupun nanti mereka tetap harus mundur dari kepengurusan parpol.
"Secara politik, tentu ini strategis bagi mereka karena bisa menggunakan jaringan struktur parpol untuk mendukung kampanyenya dan mendekati pemilih," tuturnya.
Lanjut dia, siapa figur yang akan terpilih, tentu para calon petahana DPD saat ini masih diunggulkan karena mereka sudah memiliki basis massa yang jelas, figur sudah terkenal dan memiliki basis.
"Namun, kedatangan figur-figur baru seperti Aliyah Mustika dan Nasyit Umar akan sangat mengancam posisi mereka," tutupnya.
Pengamat politik dari Unhas Dr Ali Armunanto, menjelaskan bahwa banyak alasan para politisi pindah tempat. Salah satu alasan politisi pindah untuk bertarung ke DPD karena kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan.
"Alasan sederhana, ya karena tidak perlu bertarung di daerah pemilihan, tapi seluruh provinsi menjadi arena pertarungan sehingga pertandingan lebih luas," jelas Ali Armunato.
Selain itu, pertarungannya semakin luas, bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Orang yang punya mobilitas yang tinggi bisa menjadi kekuatan.
"Di sisi lain karena model pertarungan DPD hanya mengambil empat besar, sehingga perhitungannya lebih sederhana dibanding DPR RI," ucapnya. (*)
