PAREPARE, RAKSUL- Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Tasming Hamid, menggelar temu konstituen (Reses) yang dihadiri tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang digelar di Sweetness coffee, Kecamatan Soreang, Kamis, (26/01/2023).
Dibuka oleh Moderator Saiful Bahri yang menyampaikan bahwa di awal Tahun 2023 ini, Wakil Ketua DPRD Tasming Hamid, kembali turun menjaring aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di kursi DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.
Dalam Reses tersebut, Tasming Hamid yang merupakan legislator partai Nasdem ini mengemukakan, bahwa reses merupakan agenda rutin yang sangat penting dilakukan anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan.
"Reses ini merupakan agenda wajib bagi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ini pertama kali di tahun 2023. Hasil reses hari ini nantinya akan direalisasikan di tahun 2024,"Terang Tasming Hamid.
Pada kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan agar segera mendaftarkan diri.
"kita berharap juga kepada masyarakat yang belum mengaktifkan BPJS nya agar ke kelurahan untuk membawa KTP dan KK nya untuk kita laporkan," tandasnya.
Wakil Ketua DPRD ini juga mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD memiliki program bagi warga yang belum mempunyai BPJS, berlaku KK dan KTP untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Namun anggaran program tersebut masih terbatas hanya sekitar kurang lebih Rp 1 miliar.
"sehingga ketika jika kita semua menggunakan itu, pasti kita tidak cukup dana. Jadi kita berharap kepada masyarakat agar segera mengaktifkan kembali BPJS nya. Termasuk yang mandiri bisa kita alihkan," jelasnya.
Selain persoalan jaminan kesehatan, Tasming Hamid juga menyampaikan soal usulan bedah rumah yang belum terselesaikan tahun sebelumnya.
"Kita usulkan sekitar 32 bedah rumah, namun hanya 9 yang terealisasi. Diupayakan tahun ini dapat direalisasikan, dan kita sudah usulkan dan akan kita perjuangkan,"pungkasnya.
Hasil reses ini nantinya, akan menjadi bahan untuk diusulkan ke pemerintah daerah agar bisa menjadi program, namun tetap melihat skala prioritas. (Yanti)
