BULUKUMBA, RAKSUL - Puluhan tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Bulukumba yang saat ini berstatus Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-BPP), mendatangi DPRD Bulukumba, Jumat (19/5/2023).
Kedatangan mereka untuk meminta perhatian Pemerintah dan para wakil rakyat di DPRD Bulukumba agar mereka dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Forum THL-TBPP Bulukumba, Arifin berharap 58 orang THL-BPP yang ada di Bulukumba saat ini telah mengikuti proses rekruitmen THL TBPP menjadi PPPK pada tahun 2019 yang lalu, namun upaya perubahan status tersebut sampai saat ini belum ada titik terang.
"Yang saat itu dibuka khusus untuk Penyuluh Pertanian. Beberapa tahap telah dilalui, termasuk mengisi biodata dan melengkapi berkas yang dikirim malalui akun SSC ASN, tapi hanya sampai terbit Kartu Pendaftaran SSP3K 2019," terangnya.
Arifin juga mengungkapkan, terkait Surat Kementrian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian tertanggal 28 April 2023 Nomor B-10767/KP.220/04/2023 yang bersifat “Segera”, perihal Pengadaan ASN PPPK Penyuluh Pertanian, agar ditindaklanjuti dengan mengusulkan formasi PPPK Penyuluh Pertanian bagi THLTB PP Kabupaten Bulukumba.
"Kami berharap mendapat bantuan dari semua penentu kebijakan sehingga 58 orang THL TBPP yang telah bekerja untuk Bulukumba sampai puluhan tahun bisa terakomodir menjadi ASN/PPPK,” harap Arifin, didepan anggota DPRD Bulukumba.
Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Andi Pangerang Hakim mengatakan, berjanji akan memperhatikan permintaan tenaga penyuluh pertanian. Salah satu yang dapat dilakukan yakni akan segera melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian guna membahas solusi perekrutan Penyuluh Pertanian menjadi ASN PPPK.
Legislator dari Fraksi PPP ini pun berjanji akan memperjuangkan 58 orang THL TBPP menjadi PPPK. Apalagi sebelumnya 58 orang ini juga pernah diusulkan untuk dijadikan ASN PPPK pada tahun 2021 lalu. (Sal)
