MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tidak harmonisnya hubungan Pemprov Sulsel dimasa mantan Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengakibatkan lamban pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023.
Padahal sesuai jadwal pembahasan rancangan APBD Perubahan semestinya dimulai sejak awal Agustus lalu. Hanya saja, tak kunjung dibahas hingga akhir Agustus baru dimulai. Dengan begitu APBD-P terancam tidak dibahas. Menurut peraturan perundang-undangan, batas waktu pengesahan APBD-P berakhir pada 30 September.
Ketua Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2023 rencananya akan dibahas untuk ditetapkan mulai September 2023. Banggar dan TAPD Sulsel sementara melakukan persiapan.
"Paling lambat 30 September sudah ketuk palu. Ini sementara Banggar dan TAPD membahas kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas pelaporan anggaran sementara perubahan APBD 2023. Tidak boleh terlambat," ujarnya, Selasa (12/9/2023).
Diakui bahwa, APBD-P 2023 sementara ini agak terlambat karena pengajuan dokumen. Apalagi minggu ke-4 Agustus dibahas karena peralihan kepemimpinan.
"Dalam APBD perubahan ini adanya perubahan perubahan anggaran itu yang kayak bantuan yang Pembayaran utang apa sebenarnya yang itu berjalan normatif," tukasnya.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Ady Ansar mengatakan, pembahasan APBD perubahan itu sesuai perundang-undangan sudah harus masuk di awal bulan Agustus lalu.
"Nah, sementara ini nanti dia masuk di bulan akhir Agustus. Tidak boleh lewat akhir September," ujarnya, Selasa (12/9/2023).
