“Tentu nanti akan ada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari situ dan juga perlu pengawasan , dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, secara khusus warga Bantaeng dan penduduk Sulsel,” cetusnya.
Apalagi kata dia, Pemprov Sulsel mesti belajar beberapa kejadian nyata di wilayah industri Morowali di provinsi Sulawesi Tengah yang kerap kali terjadi konflik antar pekerja asing dan pekerja lokal.
“Seperti yang terjadi di morowali yang ternayata pekerjanya didominasi oleh orang-orang yang berasal dari luar negeri yang justru mayoritas tidak memiliki keterampilan yang spesifik dan sama saja dengan pekerja lokal,” ulasnya.
Ia mengutarakan para investor tentu akan memberikan syarat juga jika akan berinvestasi dengan membawa tenaga kerja berasal dari daerahnya dan dari negera asalnya jika para investor dari mancanegara.
Ia menegaskan pemerintah harus telaten mengawal para investor, “Pengawasan harus matang dari awal proses perencanaan, pemerintah harus terlibat disitu bukan hanya investasi lalu dibiarkan, dan nanti akan ribut seperti yang terjadi di Batam di Pulau Rempang,” paparnya.
“Harus matang dipersiapkan semua, mulai konflik ketenagakerjaan, implikasi terhadap ketenagakerjaan kita, lalu kemudian bagaimana juga kontribusi pada pendapatan daerah maupun pada pemprov sulsel dan bagaimana pengelolaannya, harus didesain dengan bagus semua, sehingga keberadaan proyek tidak menimbulkan kesengsaraan terhadap masyarakat sekitar tapi justru bisa membawa kebaikan untuk masyarakat,” pungkasnya. (Abu/B)
