MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Belum lama ini Wakil Ketua DPP Golkar Nurdin Halid dan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe ribut-ribut soal nomor urut 01 di daftar calon legislatif DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulsel II.
Dimana awalnya, nama Taufan Pawe berada di nomor urut satu bergeser ke nomor empat di masa pencermatan daftar caleg tetap (DCT) pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Saat ini, nomor urut satu ditempati Nurdin Halid padahal sebelumnya nama mantan Ketua PSSI itu berada di nomor urut dua.
Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, adanya ribut - ribut antara Nurdin Halid dan Taufan Pawe mengenai nomor urut sudah selesai.
"Keduanya sudah bisa menerima, tidak ada yang ribut-ribut. Pak NH nomor 1, nomor 4 pak Taufan Pawe untuk sementara ini," ungkap Doli Kurnia saat di konfirmasi di Hotel Claro, Kota Makassar, Senin, (16/10/2023).
Dia menjelaskan, dalam penentuan nomor urut caleg, DPP Golkar punya ukuran, mulai dari prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
"Penentuan nomor urut itu ada aturannya. Kemudian selama ini kita punya mekanisme, tata cara yang kita berupaya objektif dalam menentukan nomor urut. Itu semua dihitung," paparnya.
Sebelumnya, Nurdin Halid memastikan dirinya telah ditempatkan ke nomor urut satu pada Pileg 2024 mendatang. "InsyaAllah pasti tidak ada keraguan," ujarnya.
NH juga memastikan, berdasarkan SK pencermatan DCT yang diterbitkan DPP Golkar yang disetorkan ke KPU RI. "Ya pastilah sesuai SK,"katanya.
Sedangkan Taufan Pawe telah menyerahkan semuanya kepada keputusan partai mengenai nomor urut. Wali Kota Parepare dua periode ini menyebut nomor urut bukanlah sesuatu yang menjadi kunci dalam memenangkan kursi.
"Semua itu keputusan partai yah. Apapun keputusan partai, nomor bulan sesuatu yang menjadi kunci kemenangan tapi figur," tuturnya.
Dia menyatakan bahwa prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab (PDLT) tidak perlu diragukan lagi.
"Saya adalah kader yang menurut saya punya integritas yang tidak perlu diragukan. PDLT saya baik-baik. Jadi apapun keputusan partai harus saya hargai. Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang menjanjikan. Tapi yang menjanjikan adalah bagaimana menawarkan konsep-konsep kesejahteraan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melahirkan calon legislatifnya itu sendiri," tandasnya. (Suryadi/B)
