BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Pencahayaan lampu jalan telah menjadi salah satu isu utama bagi masyarakat. Keluhan terkait pencahayaan jalan umum, atau lebih tepatnya lampu jalan, harus didengar oleh para pemangku kepentingan.
Setiap bulan, masyarakat membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) bersama dengan tagihan listrik mereka. Oleh karena itu, adalah wajar jika mereka mengeluh ketika ada lampu jalan yang tidak menyala.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Gantarang-Kindang, Anggota DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti (F-Gerindra), menyoroti pentingnya meningkatkan pencahayaan jalan dengan segera.
Ia menyatakan bahwa anggaran untuk lampu jalan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh ada alasan untuk menunda pelaksanaannya, mulai dari desa hingga jalan lintas provinsi. Bahkan, perhatian harus diberikan pada pencahayaan jalan dari perbatasan Bulukumba - Bantaeng hingga perbatasan Bulukumba - Sinjai.
Sebelumnya, anggota Fraksi Golkar DPRD Bulukumba, HA Abu Thalib, juga mengkritisi kinerja Dishub dalam mengelola pencahayaan lampu jalan.
Menurutnya, kinerja pegawai Dishub dalam mengelola pencahayaan jalan umum menurun karena keterbatasan anggaran bahan bakar minyak.
Sementara itu, Bupati Bulukumba, HA Muchtar Ali Yusuf, yang turut hadir dalam Musrenbang kecamatan Gantarang-Kindang, menegaskan pentingnya kegiatan Musrenbang.
Pelaksanaan Musrenbang merupakan ajang untuk berdialog dan berdiskusi tentang perkembangan dan tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. (Sal)
