Komitmen Digitalisasi Pemkot Makassar, Danny Pomanto Siapkan Sistem Kepegawaian Modern

  • Bagikan
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat (19/7).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, menegaskan komitmennya dalam memperkuat dan membenahi digitalisasi sistem kepegawaian di Pemerintah Kota Makassar.

Danny Pomanto mengakui perlunya dilakukan pembenahan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar.

Meskipun digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar sudah diterapkan sejak lama, Danny menyebut bahwa apa yang sudah diterapkan pusat telah dikerjakan hanya saja butuh penyampaian detail ke pusat.

Sebagai contoh, Danny menyebut Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikerjakan oleh Diskominfo Makassar telah memenangkan peringkat pertama di Sulawesi Selatan setelah melalui proses pembenahan intensif.

"SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat peringkat satu," kata Danny dalam wawancara usai menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat (19/7).

Danny menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Pemkot Makassar untuk tidak menjadi nomor satu karena semua fasilitas sudah lengkap. Pembenahan harus sepenuhnya digital, mulai dari data pribadi hingga data lainnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulsel pada Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 3,41 berkategori Baik. Pencapaian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024.

Dalam kegiatan tersebut, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri. Ia menyoroti masalah birokrasi yang sering kali hanya rutinitas semata, sehingga pimpinan harus mengingatkan perihal kinerja dan bahkan mengadakan rapat mingguan agar birokrasi berdampak nyata.

Dengan fasilitas ASN yang semakin baik dan digital, layanan publik harus sesuai dan efisien. Menpan-RB juga menekankan pentingnya mempermudah perizinan, seperti izin konser atau event, yang dapat memberikan banyak manfaat termasuk menggerakkan ekonomi.

"Itu (izin konser) kalau dipermudah di Makassar, manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi," jelas Danny. (Shasa/B)

  • Bagikan