MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam waktu dekat akan menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyampaikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) ke Inspektorat untuk proses review.
"Kami sedang menunggu hasil review dari Inspektorat, diperkirakan akan selesai dalam 1 hingga 3 hari. Teman-teman dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyerahkan draftnya untuk direview," ujar Andi Zulkifli, Kamis, 1 Agustus 2024.
Ia menambahkan bahwa harapannya draft tersebut dapat segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam minggu ini untuk dibahas lebih lanjut.
"Kami berharap minggu ini draftnya sudah bisa dibawa ke DPRD dan semoga anggota dewan yang terhormat dapat segera membahasnya," tambahnya.
Andi Zulkifli juga mengungkapkan bahwa rencananya, pembahasan APBD Perubahan 2024 akan dimulai pada awal Agustus 2024 ini.
"Kalau proyeksi nilai APBD Perubahan akan mengalami penyesuaian, yakni dari Rp5,8 triliun lebih menjadi sekitar Rp5,2 triliun, dengan rasionalisasi sekitar Rp600 miliar. Angka pastinya masih menunggu, tetapi kira-kira sebesar itu," jelasnya.
Dalam APBD Perubahan 2024, Pemkot Makassar telah mengusulkan tiga program prioritas, yaitu pembangunan akses jalan menuju stadion di Sudiang, pengadaan motor sampah listrik, dan pengadaan solar panel untuk lebih dari 200 sekolah.
"Estimasi anggaran untuk pembangunan akses stadion adalah Rp200 miliar, sementara motor sampah listrik sekitar Rp100 miliar lebih, dan solar panel juga sekitar Rp200 miliar. Jadi, totalnya sekitar Rp600 miliar," paparnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyatakan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2024 serta APBD Pokok 2025 akan dipercepat. Langkah ini dilakukan sehubungan dengan tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2024.
Danny juga mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat pembahasan kedua APBD tersebut.
"Mengingat tahapan Pilkada yang akan segera berlangsung, kami mempercepat pembahasan anggaran. Saya sudah melaporkan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri," ujarnya.
Ia berharap agar pembahasan APBD dapat diselesaikan paling lambat Agustus 2024, sebelum tahapan Pilkada dimulai.
"Targetnya pembahasan selesai pada Agustus, karena bulan September sudah memasuki pendaftaran calon, Oktober ada pelantikan presiden, dan November kami akan menghadapi Pilkada," pungkas Danny. (*)
