MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Upaya Danny Pomanto-Azhar Arsyad untuk maju sebagai kontestan di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, sejatinya, bisa mulus. Namun, pasangan ini masih terus dihantui oleh restu partai pengusung yang belum juga mengeluarkan surat rekomendasi final.
Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai diragukan bisa solid hingga hari pendaftaran lantaran ada klaim yang menyatakan partai itu malah mengalihkan dukungan ke kubu Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Bila PPP memilih plin-plan, maka jalan Danny-Azhar menuju panggung kontestasi praktis tertutup.
Teka teki rekomendasi PPP kepada Danny-Azhar terus menggelinding. Belum adanya surat B1 KWK yang dikeluarkan memicu silang opini di kalangan publik.
Tarik ulur dukungan ini membuat banyak pihak berspekulasi akan terjadi kolom kosong dalam Pilgub Sulsel 2024, mengingat PPP ini sebagai partai penentu dalam mencukupi syarat dukungan yakni 17 kursi bagi Danny-Azhar.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Profesor Sukri Tamma, adanya saling tarik ulur dukungan dalam konstelasi perpolitikan di Sulsel saat ini sangat memungkinkan, terlebih belum adanya surat resmi atau B1 KWK yang dikeluarkan partai politik.
"Saya kira prinsip dasar partai politik adalah punya kepentingan, ada kepentingan yang ingin mereka capai di setiap kontestasi, termasuk di Pilgub Sulsel, itu pasti. Kepentingan-kepentingan itulah yang mendasari perilaku yang mereka tunjukkan. Artinya strategi, langkah-langkah mereka lakukan berdasarkan kepentingannya," kata Sukri, Minggu (11/8/2024).
Dia mengatakan, dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk perubahan dukungan. Sebab prinsip dasar dalam politik adalah mencapai tujuan dalam hal ini memenangkan pertarungan seperti Pilgub Sulsel yang akan datang.
"Memang di politik itu tidak ada kepentingan yang betul-betul final. Sehingga kemudian ada istilah planning A, planning B, strategi 1 atau 2, kepentingan 1 atau 2 dan seterusnya. Karena pada pokoknya adalah memaksimalkan untuk mencapai kepentingan dari partai politik itu sendiri. Dalam situasi ini kalau melihat kondisinya, satu kepentingan utama mereka adalah menjadi bagian dari pemenang," imbuh dia.
"Semua partai politik ingin menjadi bagian dari pemenang. Ataupun kalau misalnya itu sulit untuk diprediksi, yah paling tidak paling dekat dengan kepentingan mereka secara pragmatis. Hal-hal inilah yang saya kira sedang merisaukan para pengurus partai," sambung dia.
Terlebih, kata Sukri, bila melihat kecenderungan partai politik di Sulsel saat ini semuanya mengarah pada satu pasangan calon saja, yakni Sudirman-Fatma. Adanya kekuatan besar pada pasangan tersebut dinilai partai politik memungkinkan untuk memenangkan pertarungan sehingga beberapa partai politik yang masih bimbang bisa saja mengalihkan usungannya.
Sukri juga menyebut, dalam aturan partai politik tidak termuat mengenai usungan kolom kosong. Sehingga arahan dukungan kepada calon yang memungkinkan untuk memenangkan pertarungan sangat mungkin dilakukan.
"Tentu partai politik juga akan mempertimbangkan aspek itu (kekuatan usungan). Sehingga partai politik saat ini sedang berhadapan dengan menghitung-hitung kepentingannya. Kalau kemudian wacana bahwa nanti (PPP) masuk ke barisan Sudirman-Fatma tentu itu akan lebih mendekatkan lagi kondisi peta politik Sulsel ke arah satu kandidat, dan itu bukan hal yang aneh karena itu juga sudah masuk dalam perhitungan mereka," ujar Sukri.
Posisi PPP dalam Pilgub Sulsel 2024 yang tidak memiliki kader internal untuk diusung maju juga disebut bisa menjadi salah satu faktor penyebab dukungannya beralih dari Danny-Azhar kepada Sudirman-Fatma.
"Kalau melihat sekarang ini memang kecenderungannya PPP tidak ada yang betul-betul mereka perjuangkan, misalnya dalam kerangka ada kandidat yang mereka harus perjuangkan semaksimal mungkin dan itu amanah dan seterusnya kemudian membuat mereka tidak boleh memilih pasangan calon lain. Karena itu tidak ada, maka tentu akan mencoba mengambil opsi-opsi yang ada," imbuh Sukri.
"Jadi prinsip dasarnya ada di situ, bukan secara ideologis bahwa dia akan menjadi pendukung calon tunggal. Atau bagaimana pun menolak mendukung (Sudirman-Fatma) karena secara ideologis mereka tidak dalam kerangka itu," kata dia.
Ketua PPP Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara membantah pengurus pusat mengeluarkan rekomendasi kepada Sudirman-Fatmawati.
PPP, kata Imam, sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan calon di Pilgub. Sejauh ini, surat tugas yang dikeluarkan hanya kepada Danny Pomanto.
"Sampai hari ini PPP belum mengeluarkan B1- KWK kepada Bacagub Sulsel. Sampai hari ini hanya surat tugas ke Danny Pomanto," tegas Imam.
Menurut Imam, pernyataan juru bicara Sudirman-Fatmawati, Muhammad Ramli Rahim yang menyebutkan rekomendasi PPP telah keluar terkesan tidak memiliki etika.
"Dan perlu dicatat, sangat tidak elok tim pemenang memberikan statement tidak sesuai dengan keputusan partai. Apalagi dia (Ramli) sama sekali tidak ada hubungannya dengan PPP," ucap Imam.
Sebelumnya, Ramli Rahim menyatakan Sudirman-Fatmawati mengklaim bahwa PPP mengeluarkan rekomendasi bukan kepada Danny-Azhar. Namun dukungan tersebut ditolak oleh pihaknya.
"Saya lihat sendiri rekomendasinya itu diteken oleh Ketua Umum PPP dan Sekjen PPP. Tapi kami memilih agar ditangguhkan," kata Ramli.
Ramli mengatakan, penolakan terhadap rekomendasi PPP itu merupakan upaya Sudirman-Fatmawati untuk menghidupkan demokrasi di Sulawesi Selatan.
"Kami berharap ada lawan dan bukan melawan kolom kosong. Meskipun semua partai politik mau bergabung dengan kami, tapi kami berharap partai politik mencari figur lain," imbuh dia.
Wakil Ketua PPP Sulsel, Taufiq Zainuddin membantah pasangan Sudirman-Fatmawati mengamankan rekomendasi PPP. Dia meminta meminta Ramli Rahim tidak 'asal bunyi'.
"Kau bukan orang partai, tidak tahu seluk beluk partai, jangan asal bunyi," ujar Taufiq.
Mantan anggota DPRD Sulsel menyebutkan jika pihak Sudirman-Fatmawati sangat menginginkan adanya kolom kosong di Pilgub Sulsel. Taufiq secara tegas menyebut yang menginginkan hal itu adalah kakak dari Sudirman, yakni Andi Amran Sulaiman, menteri pertanian.
"Semua orang tahu, Amran Sulaiman berupaya menghadirkan kolom kosong di Sulawesi Selatan. Makanya dia tawaf di semua partai," ujar Taufiq.
Sementara itu, bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi angkat bicara mengenai upaya pihaknya memborong semua partai. "Rekomendasi partai kepada kami sudah cukup," ujar Fatmawati.
Dia mengatakan, partai politik yang tidak mengeluarkan rekomendasi kepada pihaknya sudah menjalin komunikasi intens dengan bakal calon yang lain.
"Itu berarti terbukanya peluang bagi bakal calon lain. Bagi kami jumlah pasangan di Pilgub Sulsel adalah wujud atas dinamika politik yang kami hormati," kata dia.
"Untuk kolom kosong tidak ada dalam skenario. Kami mengalir saja mengikuti realitas politik yang terjadi," sambung dia.
Adapun, Danny Pomanto yakin rekomendasi PPP tidak akan dibegal. Menurut dia, Ketua PPP Sulsel, Amir Uskara tengah memperpanjang masa surat tugas yang diberikan kepada dirinya.
"Katanya lagi perpanjangan surat tugas saya sampai tanggal 17 Agustus. Silakan masyarakat yang menilai," kata Danny.
Dia mengatakan, klaim bahwa PPP mengalihkan dukungan ke Sudirman-Fatmawati, hal biasa dalam momentum politik.
"Bisa saja. Klaim itu ada dasarnya. Kalau saya, karena belum ada saya punya B1KWK PPP, saya anggap belum ada. Baru dari PKB yang ada. PDIP tinggal penyerahan," imbuh dia.
Danny Pomanto juga menyatakan bahwa PKS tidak akan mengusung dirinya di Pilgub Sulsel. Hanya tiga partai yang menjadi pengusung pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad yakni, PKB, PDIP dan PPP.
"Tidak ada partai lain. (PKS) Sudah ke sana semua (Sudirman-Fatmawati)," imbuh dia. (isak pasa'buan-suryadi-fahrullah/C)
