PAREPARE, RAKYATSULSEL - Jubir TSM-MO, Fuad Ukkas menyampaikan bahwa hendaknya deklarasi pilkada damai yang digelar KPU dan diikuti oleh seluruh paslon dan Forkopimda, bukanlah sekedar kegiatan seremonial dan simbolis saja.
Dia berharap, seluruh stakeholder yang terlibat harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Termasuk dari jajaran Pemkot Parepare di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota yang baru.
Sebab kata dia, netralitas aparatur dalam lingkup pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang determinan untuk mewujudkan pilkada damai.
"PR pemkot di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota yang baru, harus membangun trust dari masyarakat bahwa mereka betul-betul menjunjung tinggi netralitasnya untuk tidak berpihak dan tidak terlibat dalam politik praktis, secara langsung maupun tidak langsung," ujar Fuad kepada wartawan, Rabu 25 September 2024.
Apalagi kata Fuad, beberapa pejabat yang menduduki jabatan strategis dalam struktur pemerintahan, memiliki riwayat buruk dalam sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi di Parepare.
Fuad secara gamblang menyebut pejabat yang dimaksud. Mereka adalah Camat Soreang dan Camat Bacukiki saat ini. Keduanya pernah berurusan dengan Panwaslu/Bawaslu karena melakukan pelanggaran tentang netralitas ASN pada Pilkada Parepare 2018 dan Pileg 2024.
"Wajar saja kalau sebagian besar dari masyarakat ragu dengan komitmen netralitas pemerintah daerah dikarenakan beberapa oknum pejabat yang pernah terlibat pelanggaran masih menduduki jabatan strategis. Apalagi mereka memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah kecamatannya masing-masing," terang Fuad.
Fuad pun meminta kepada Bawaslu untuk mengatensi khusus kedua oknum pejabat tersebut, karena mereka sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk menyukseskan paslon tertentu. (*)
