JAKARTA, RAKYATSULSEL - Komisi I DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan kerja perdana ke Suku Badan (Suban) Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Kunjungan ini bertujuan mempelajari kebijakan mutasi dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi I DPRD Wajo, Amshar A. Timbang, SH yang memimpin langsung rombongan, menyoroti kebijakan mutasi dan regulasi terkait penempatan pejabat eselon. "Kami ingin mengetahui lebih dalam tentang mekanisme mutasi yang diterapkan di Jakarta Pusat, mengingat banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat Wajo," ujar Amshar AT
Politisi PKB ini juga mendalami aspek regulasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta analisis kebutuhan P3K di lingkungan pemerintahan. Hal ini menjadi sorotan mengingat urgensi pengelolaan SDM non-PNS dalam sistem kepegawaian modern.
"Kami ingin mengetahui sejauh mana penerapan smart governance dan e-government dalam penilaian kinerja dan proses mutasi pegawai," ungkap Amran, salah satu anggota Komisi I DPRD Wajo, saat diskusi di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I No.1.
Dalam agenda tersebut, pembahasan juga mencakup strategi peningkatan kompetensi ASN melalui Learning Management System (LMS) dan model pembelajaran mandiri (self-paced learning). Isu krusial lainnya yang dibahas adalah penanganan transisi ASN dari jabatan struktural ke fungsional.
Rombongan Komisi I DPRD Wajo terdiri dari jajaran pimpinan dan anggota komisi, di antaranya Ketua Komisi I Ansar A Timbang, Wakil Ketua Haryanto, Sekretaris Ibnuhajar Laingki, serta anggota komisi seperti Andi Alauddin Palaguna, H Mustafa, Amran, A Muh Akbar Al Fajri, dan Andi Tri Sakti. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai BKPSD Wajo, Reza Eka Pratama.
Kunjungan kerja ini menandai langkah strategis Komisi I DPRD Wajo dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di Kabupaten Wajo melalui studi banding dan pertukaran pengalaman dengan Pemerintah Kota Jakarta Pusat. (Humas DPRD Wajo)
