JAKARTA, RAKYATSULSEL – Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei nasional bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih pada Senin (27/1/2025). Salah satu temuan utama dari survei ini adalah Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, yang menempati posisi teratas sebagai menteri dengan tingkat Kepuasan Publik Tertinggi.
Survei ini dilaksanakan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih pada periode 16-21 Januari 2025. Sebanyak 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dipilih menggunakan metode simple random sampling. Margin of error survei ini adalah ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan hasil survei, lima menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah:
- Nasaruddin Umar (Menteri Agama): 92,8 persen
- Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet): 90,1 persen
- Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan): 89,7 persen
- Erick Thohir (Menteri BUMN): 89,3 persen
- Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah): 88,1 persen
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, menyambut baik hasil survei tersebut.
“Kami bersyukur Menag Nasaruddin Umar mendapat apresiasi tertinggi dari publik berdasarkan survei ini. Hal ini mencerminkan upaya Kemenag dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat,” ujarnya, Minggu (27/1/2025).
Kamaruddin juga menyebut bahwa survei IPI sejalan dengan hasil serupa dari lembaga survei lainnya, seperti Kompas, Center for Indonesia Strategic Action (CISA), dan Center of Economic and Law Studies (Celios).
“Semua apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan. Sesuai arahan Menag, fokus kami adalah mempermudah akses layanan publik di bidang keagamaan serta pendidikan agama,” tambahnya.
Selain mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi, Nasaruddin Umar juga masuk dalam daftar tujuh menteri dengan kinerja terbaik serta sepuluh besar menteri atau pejabat dengan tingkat kedikenalan tertinggi.
Kamaruddin menegaskan bahwa Kemenag tidak hanya berorientasi pada penghargaan, tetapi lebih kepada bagaimana pelayanan kementerian dinilai oleh masyarakat.
“Menag selalu mengingatkan kami bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari apresiasi, tetapi juga dari kepuasan umat terhadap layanan yang diberikan,” tutupnya. (*)
