MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Persoalan pertanahan di berbagai daerah masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Selain adanya mafia pertanahan, aspek regulasi juga sering kali tumpang tindih, menyebabkan ketidakjelasan aturan.
Universitas Hasanuddin (Unhas) diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengatasi berbagai persoalan pertanahan, terutama di daerah pelosok nusantara.
Hal ini menjadi topik utama dalam Kuliah Umum bertajuk "Masa Depan Pertanahan dan Tata Ruang Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Unhas pada Jumat (7/2/2025).
"Ini merupakan momentum penting untuk menggali solusi atas berbagai tantangan di sektor pertanahan dan tata ruang di Indonesia," kata Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Rifqinizami Karsayuda, yang menjadi pemateri utama dalam kuliah umum tersebut.
Rifqinizami mengajak Unhas untuk memperkuat perannya sebagai institusi akademik yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga mampu menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan praktik di lapangan.
"Kesenjangan antara intelektual dan praktisi semakin besar. Kita harus mempererat kolaborasi keduanya, karena pembangunan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Mari bergotong royong mencari solusi atas tantangan yang ada," ajaknya.
Kuliah umum ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan pertanahan dan tata ruang di Indonesia dapat dioptimalkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
