Lebih lanjut, Hj. Asni juga mendorong agar pemerintah memberikan porsi yang lebih besar kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) lokal dalam proyek-proyek pertambangan. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencegah potensi konflik antara perusahaan tambang besar dan masyarakat lokal.
“Pelibatan masyarakat dalam program penguatan ekonomi dan pemberdayaan sangat penting. Pemilik izin usaha pertambangan (IUP) maupun IUP khusus (IUPK) harus menjalankan tanggung jawab sosialnya, bukan sekadar mengeksploitasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan pertambangan harus memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.
“Kita tidak ingin ada Timika kedua di tanah Luwu. Ini tanah milik anak cucu kita, jangan dikorbankan demi kepentingan korporasi besar,” tandas Asni.
Terakhir, ia mendesak agar pemerintah pusat benar-benar menjalankan instruksi Presiden untuk memprioritaskan pengusaha lokal dalam kegiatan industri strategis, termasuk pertambangan.
“Pengusaha lokal jangan hanya jadi penonton. Sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel, saya berkomitmen untuk mengawal proses ini secara ketat,” tutupnya. (Yadi/B)
