Tak hanya penundaan Pemilu, Tamsil juga saat ini masih berjuang agar calon Presiden 2024 nanti diusung bukan hanya dari partai politik yang memiliki kursi di parlemen 20 persen, tapi elit partai lain pun bisa maju.
Sebelumnya, dirinya dan dua senator melayangkan gugatan soal presidential threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi, namun itu ditolak.
“Kami masih berjuang, kemarin kami memasukan gugatan perseorangan namun nanti atas nama lembaga DPD ditambah beberapa partai,” katanya.
Tamsil menyebutkan saat ini sudah ada beberapa partai yang akan mengajukan gugatan ke MK agar usulan calon presiden agar semua warga negara berhak maju sebagai orang nomor satu di Indonesia.
“Hanura, Perindo, Garuda dan ada beberapa partai lain. Yang sudah menyatakan baru PBB,” tutupnya.
Pengamat politik dari Universitas Bosowa, Arif Wicaksono mengatakan wacana penundaan pemilu akan berhenti karena secara konstitusional ini sudah melanggar undang-undang.
“Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pasal atau keterangan sama sekali tentang bagaimana pemilu kita ditunda, bagaimana jabatan presiden diperpanjangan,” katanya.
Wacana penundaan pemilu sempat dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Saat ini, ketiga orang ini masih punya elektabilitas yang rendah untuk dicalonkan sebagai presiden pada 2024.
Arif mengatakan, ntuk menaikan elektabilitas, kader partai yang ada di akar rumput harus bekerja. “Bukan hanya mengandalkan isu seperti penundaan pemilu. Tapi partai harus bekerja kalau mau naik elektabilitasnya,” ujar dia. (Fah)
