MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung menyatakan secara kelembagaan, DPD menolak adanya wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, pemerintah telah didesak untuk taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi negara.
“DPD sudah sepakat bahwa harus jalan di atas rel konstitusi. Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 tidak boleh ditunda,” kata Tamsil saat ditemui di salah satu warkop di Kota Makassar, Senin (7/4/2022).
Tamsil pun menilai bila terjadi penundaan pemilu maka pemerintahan akan kosong. Alasanya, tidak ada istilah pelaksanaan tugas presiden. “Jadi secara otomatis menteri-menteri sudah berakhir dan itu sudah tidak bisa diperpanjang,” ujar dia.
Tamsil mengatakan, adanya partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan pandemi Covid-19 dan masalah ekonomi belum stabil, bisa dilawan dengan wacana sebaliknya.
Menurut dia, masyarakat juga meminta pemilu dipercepat supaya masalah ekonomi tidak berlarut-larut. Selain itu masyarakat juga bisa menolak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.
“Jadi mana yang lebih penting, ibu kota negara atau Pemilu. Pemilu ini adalah kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat,” ujar dia.
Tamsil menyebutkan jika saat ini masyarakat memiliki tingkat kepuasan dipimpin oleh Joko Widodo tapi saat pemilu, mayoritas masyarakat menginginkan pemilu di tahun 2024 dan tidak ada penundaan.
“Kalau terjadi penundaan pemilu maka akan terjadi krisis konstitusi,” jelasnya.
