BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) non guru fungsional tenaga kesehatan Bulukumba, mendatangi gedung DPRD Bulukumba, Senin (30/5/2022).
Mereka mengadu ke anggota DPRD Bulukumba terkait dengan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) P3K fungsional tenaga kesehatan.
Dihadapan Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal (F-PPP), forum P3K tenaga kesehatan, Haripdinal, mengatakan berdasarkan pengumuman nama nama peserta yang telah diterbitkan NIP dan SK P3K non guru fungsional
kesehatan tahun 2021 sebanyak 64 orang, sampai saat ini belum dibagikan oleh Pemda Bulukumba.
"Kami menunggu untuk dibagikan, tapi sampai sekarang belum ada pemanggilan," kata Haripdinal.
Ia mengatakan, katanya anggaran 64 P3K tenaga kesehatan sudah siap. Pihaknya sudah meminta kejelasan kepada BKPDSM Bulukumba, tapi, tidak ada jawaban yang pasti.
"Kami butuh jawaban dari Pemda, karena kami butuh kejelasan," terang Haripdinal.
Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal, mengatakan untuk gaji non guru fungsional tenaga kesehatan memang sudah siap. Info yg kami dapat dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), memang akan dibagikan bersama CPNS.
"Kami akan segera duduk bersama dengan TAPD untuk membahas masalah PPPK ini. Yang akan diperjelas soal non guru dan anggarannya memang sudah siap, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan," kata Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal, yang didampingi anggota DPRD Bulukumba, H Safiuddin (PBB), Syamsir Paro (PAN) dan H Musa Lirpa (PDIP).
Didepan perwakilan P3K tenaga kesehatan, Ketua DPRD Bulukumba H Rijal, mengaku akan mengawal masalah P3K ini.
"Kami siap perjuangkan. Kami akan terus mengawal aspirasi ini. DPRD akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat yang akan dilaksanakan," tandasnya. (Sal)
