"Kami (Bawaslu) mulai antisipasi potensi konflik di pemungutan suara. Maka harus dipetakan," kata Laode.
Adapun permasalah yang diawasi Bawaslu mulai dari persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga KPPS dan PPK. Selain itu, kerawanan saat pehitungam suara.
"Potensi konflik yang kerap terjadi yakni DPT tidak akurat, kami awasi karena menyebabkan orang berhak memilih tapi tidak memilih akan protes. Ada nama tapi tidak dapat undangan. Ini semua potensi konflik," jelasnya.
"Kehadiran saksi tidak punya mandat. Juga pemantau tidak terakreditasi oleh Bawaslu, saat pencoblosan ada pemilih tidak ada nama. Atau orang mencoblos dua kali. Ini semua juga kami antisipasi," sambungnya.
Sementara Plh Gubernur Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, berdasarkan Pemilu 2019 lalu sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi Pemilu yang akan datang.
"Karena kita ingin dinamika politik di Indonesia dari hari ke hari, bulan ke bulan menjadi terbaik untuk masyarakat," singkatnya.
Sementara, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki menuturkan, sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin mengajak kepada seluruh elemen masyarakat mengawal pesta demokrasi agar tercipta kondisi aman, lancar, damai dan bermartabat.
"Salah satu tantangan besar itu adalah adanya potensi kerawanan dan permasalahan yang bila tidak diantisipasi secara maksimal bisa saja meluas menjadi konflik berkepanjangan yang pada gilirannya dapat mengancam NKRI secara keseluruhan,” katanya.
Pangdam mengatakan, Kodam XIV/Hasanuddin sebagai pelaksana Operasi TNI di wilayah Sulsel, Sulbar dan Sulteng, bertugas menyelenggarakan pertahanan terpadu dalam menghadapi kontijensi di wilayahnya.
Itu diwujudkan dengan membuat rencana tindakan menghadapi kontijensi berdasarkan tugas pokok yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ancaman yang terjadi. Jenderal bintang dua ini mengajak seluruh stakeholder bekerjasama dalam mengawal pemilu.
