MAMUJU, RAKYATSULSEL - Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kesiapsiagaan dan mitigasi guna untuk mengurangi resiko bencana secara terstruktur dalam menghadapi cuaca ekstrem di Wilayah Sulbar.
Melalui Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Forkopimda Sulbar yang berlangsung di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, (27/12).
Akmal Malik meminta kepada seluruh elemen strategis, baik pemerintah kabupaten, instansi serta OPD untuk terus berkoordinasi mengurai mitigasi bencana. Berdasarkan data indeks resiko bencana Indonesia IRB tahun 2021, Provinsi Sulbar mempunyai resiko yang tertinggi dengan skor 164,85 poin.
Dirjen Otda itu mengatakan, Provinsi Sulbar merupakan daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, baik secara geologi, hidrometeorologi. Seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Bencana non alam seperti kebakaran dan wabah penyakit juga rawan terjadi.
"Ini menunjukkan dimana daerah kita memiliki resiko cukup tinggi," kata Akmal Malik.
Semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragaman kejadian bencana. Maka, kata dia, penanggulangan bencana di Sulbar itu perlu ditangani secara komprehensif multi sektor terpadu dan terkoordinasi.
Ia mengatakan, sesuai hasil Global Platform gor disaster risk reduction (GPDRR) ke 7 di Bali, salah satu rekomendasi penanganan bencana yaitu pengurangan resiko bencana perlu diintegrasikan dengan kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan.
"Ini berarti bahwa transformasi mekanisme tata kelola risiko bencana merupakan tanggungjawab bersama lintas sektor, sistem, skala dan batas," ucapnya.
Tidak hanya itu, sambungnya, berdasarkan data BMKG Sulbar khususnya Mamuju dan Majene telah beberapa kali mengalami bencana. Sehingga, Ia menekankan agar kolaborasi bersama Forkopimda dan OPD terkait diperkuat melalui bentuk kolaborasi.
"Saya berharap melalui rakor ini seluruh Forkopimda dapat menetapkan keputusan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di Sulbar," tutupnya. (Sudirman/Raksul/A)
