MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Icraf Indonesia melakukan pendampingan kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Selatan.
Diketahui, ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Direktur World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi menjelaskan, dalam membangun pertumbuhan ekonomi hijau, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Salah satunya di sektor lahan yakni mengenai tata guna lahan.
Tata guna lahan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan pembahasan yang lebih serius untuk memikirkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan nantinya.
"Icraf ingin tetap membantu pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Apalagi, kebutuhan dan pemanfaatan lahan saat ini sangat beragam," ungkapnya pada press conference Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data Provinsi Sulsel, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (22/2).
Sonya menyebut dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dilingkup pemerintahan. Apalagi, menurutnya saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaannya sendiri-sendiri.
Mengenai Peran Icraf Indonesia sendiri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan analisis data kepada pemerintah. "Peran Icraf adalah membantu menganalisa data, dan fasilitasi proses yang partisipatif," ujarnya.
Maka dari itu, Sonya menyebutkan pentingnya data dan informasi yang baik di masa lalu sehingga menjadi bahan evaluasi untuk dapat menjadi proyeksi kedepan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar mengatakan perkembangan ekonomi tanpa memeperhatikan keadaan lingkungan akan sangat sulit dicapai.
Maka dari itu, Pemerintah Canada mendukung program yang direkomendasikan oleh Icraf Indonesia yakni Lands For Life. Dengan memberikan anggaran sebesar Rp189 Milyar untuk tiga provinsi di Indonesia yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Dirinya mengapresiasi Pemprov Sulsel atas komitmen dan usahanya, sehingga penyusunan RPJPD ini bersifat inklusif dan partisipatif.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Ichsan Mustari mengatakan perubahan iklim ini bukan hanya terkait lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan keamanan. Sehingga isu ini harus didorong dalam penyusunan RPJPD. Disamping itu, persoalan terbesar saat ini terkait dengan data.
"Jika datanya berbeda, tentu kebijakannya tidak akan tepat. Apalagi 20 tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, sehingga perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin," kata Ichsan. (sasa/B)
