Suka Duka Petugas Pantarlih di Makassar, Dikejar Anjing Hingga Diusir Saat Coklit

  • Bagikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Koordinator Divisi Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar Romy Harminto, blak-blakan soal suka duka dan tantangan yang dialami Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Makassar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.

Sebagai ujung tombak KPU Makassar dalam menyukseskan tahapan Pemilu 2024, tentu menjadi tantangan berat bagi petugas Pantarlih Kota Makassar yang jumlahnya mencapai 3.398 dan tersebar di 15 kecamatan dan153 kelurahan.

Meski mendapatkan gaji Rp1jt perbulan, namun jumlah tersebut tentu belum sebanding jika satu petugas harus mendata sedikitnya 250 hingga 300 pemilih.

"Perlu kami sampaikan juga bahwa dari 14 Februari sampai 14 Maret kemarin itu ada empat Pantarlih kami yang mengalami kecelakaan," jelas Romi saat hadir di Poadcast Harian Rakyat Sulsel, Rabu (5/4/2023).

Lanjut Romi, saat menjalankan tugas bahkan ada petugas Pantarlih yang dikejar dan sampai digigit anjing, ada juga yang parah karena disambar mobil, pada saat mendata.

Ia menilai petugas Pantarlih ini dibanding sukanya, lebih banyak duka. Salah satunya adalah ketika petugas dianggap kedatangannya untuk membawa bantuan.

"Jadi lucu, ada diminta KTP-nya nda mau kasih sebelum dikasih sembakonya. Jadi dijelaskan lagi dari awal, kami petugas KPU yang mau mendata," terangnya.

Setelah petugas Pantarlih setelah menyampaikan ke KPU via telephone, terkait persoalan KTP itu, KPU pun menyampaikan tidak usah, sebab KPU dalam hal ini berusaha untuk memberikan dan memaksimalkan pendataan, tetapi kalau ada pemilih yang tidak mau didata, maka juga tidak bisa memaksa.

"Akan banyak orang-orang yang tidak terdata dalam DPT. Jadi mereka bisa memilih tapi tidak terdaftar sebagai DPT," jelasnya lagi.

Tantangan lainnya yang dialami petugas Pantarlih, paling parah juga jika mendata di salah kompleks perumahan elit di kota Makassar.

"Petugas yang mendata dilarang masuk. Padahal mereka ini tinggal di Makassar, tentu harusnya ikut membantu. Apalagi petugas kami kan hanya mendata dan menjalankan tugas negara, tapi kok dilarang. Kami pun sudah laporkan kepada Camat. Kami sampaikan bahwa ada beberapa developer perumahan itu melarang tukang data masuk. Banyaklah alasannya, terlalu naif kalau mau disebut menganggu tidur siangnya, atau merasa takut kehilangan," pungkasnya. (*)

  • Bagikan