MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi selatan dalam hal ini Komisi D menyoroti lambatnya pembangunan proyek perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, di Kabupaten Maros.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi mengatakan saat ini begitu banyak keluhan dari masyarakat jika mereka jauh jalan kaki dari parkiran menuju lokasi keberangkatan, walau Angkasa Pura bukan mitra langsung dari DPRD Provinsi.
"Banyaknya desakan, kami dipanggil untuk klarifikasi, kami juga punya tanggung jawab ke masyarakat. Kami tahu pembangunan pasti berantakan. Tapi kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Meskipun kami bukan mitra secara langsung. Tapi ini menyangkut persoalan masyarakat," ujarnya di DPRD Sulsel, Rabu (9/8/2023).
Politisi NasDem ini melanjutkan fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengguna jasa adalah soal toilet hingga akses parkir. Seharusnya toilet dan perparkiran ini perlu dikelola dengan baik.
"Toilet biar kecil yang penting bersih. Karena kita ke bandara manapun pasti toilet yang dipertanyakan," lanjutnya.
Dirinya berharap besarnya anggaran yang dikucurkan untuk proyek pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin sebanding dengan hasilnya. Kendati meskipun Angkasa Pura menggunakan dana pribadi, tetapi merupakan naungan dari Kementerian BUMN.
"Apalagi anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah pusat. Insya Allah sebanding hasilnya yang benar - benar menjadi kebanggaan kita semua," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi D, Jhon Rende Mangontan menyebutkan, Angkasa Pura memiliki komitmen untuk memperbaiki fasilitas umum. Serta berjanji menuntaskan Bandara Sultan Hasanuddin ini pada Desember 2024.
"Akhir Agustus Angkasa Pura akan melakukan peresmian gedung bagian Selatan. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan pembangunan Bandara Desember 2024," singkatnya.
Anggota Komisi D, Ansyari Mangkona, menyebutkan, Angkasa Pura perlu memperhatikan lokasi parkir bagi pengguna jasa. Sebab kerap terjadi penumpukan kendaraan di pintu keberangkatan maupun kedatangan.
Termasuk Angkasa Pura perlu menertibkan taksi liar yang kerap parkir di badan jalan. Sebab ini dianggap menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.
"Karena ini juga semacam ada monopoli lokasi parkir, kita hanya diberi waktu lima menit untuk menurunkan barang. Sementara ada taksi liar yang parkir di situ. Ini saya kira perlu perhatian juga," jelasnya. (Fahrullah/B)
