MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) turut merespon lokasi depo PT. Pertamina yang berada di Jalan Sabutung, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang dinilai berdekatan dengan pemukiman dan mengancam keselamatan warga.
Pernyataan bernada kritik tersebut disampaikan WALHI Sulsel senda dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pihak DPRD Sulsel bersama Dinas ESDM, PT. Pertamina Makassar, mahasiswa dan warga di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (8/9/2023).
Di mana, hasil RDP tersebut DPRD Provinsi Sulsel bakal menyurat ke pemerintah pusat untuk meminta dilakukan evaluasi mengenai lokasi depo PT. Pertamina yang berada di Jalan Sabutung itu karena dianggap membahayakan warga.
"Kami sebenarnya belum melakukan investigasi terkait dengan keberadaan depo Pertamina yang berada di Ujung Tanah. Namun, jika dilihat dari lokasinya sangat berdekatan dengan pemukiman dan ini yang dipersoalkan oleh masyarakat di Ujung Tanah," ujar Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel, Slamet Riadi, Jumat (8/9/2023).
Dijelaskan Slamet, dalam aspek lingkungan, depo PT. Pertamina tersebut harus dicek kembali kelengkapan akan izin lingkungannya, amdal, hingga izin prinsip kesesuaian tata ruang.
"Dan yang paling penting adalah Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang wajib dibuat tiap enam bulan," pesannya.
Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak ada atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Slamet meminta pihak pemerintah ataupun aparat penegak hukum turun tangan melakukan penindakan.
"Tentunya pihak pemerintah atau aparat harus menindaklanjuti persoalan ini secara serius. Karena resiko lingkungannya pasti juga sangat besar bagi ekosistem dan masyarakat di sekitar," sebutnya.
"Pemerintah seharusnya menagih kelengkapan dokumen lingkungan itu jika ada masalah seperti ini. Kami (WALHI Sulsel) baru akan cek di lapangan, faktanya sudah sesuai atau tidak," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan Rakyat Sulsel, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan, pihaknya bakal menyurat ke pemerintah pusat dan meminta dilakukan evaluasi mengenai lokasi depo PT. Pertamina tersebut.
Hal itu disampaikan usai menggelar RDP bersama Dinas ESDM, PT. Pertamina Makassar, aliansi mahasiswa dan warga di Gedung DPRD Sulsel.
"Kami akan menyurat ke pusat karena lokasi depo milik Peramina sangat dekat dengan pemukiman penduduk, hanya dibatasi pagar," ungkap Cicu sapaan akrab Andi Rachmatika Dewi.
Menurut politisi NasDem itu, evaluasi tersebut penting dilakukan karena insiden terhadap depo pernah terjadi, yakni insiden meledaknya depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara milik PT Pertamina (Persero) pada Maret 2023 lalu. Peristiwa ini menewaskan sekitar 33 orang.
Cicu juga menyebut tindak lanjut RDP itu, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Kementerian terkait. Ini juga sesuai instruksi Presiden Jokowi mengenai lokasi TBBM Pertamina untuk dievaluasi pasca insiden depo Plumpang Jakarta.
"Instruksi Presiden yang tidak boleh sebenarnya berada di dalam kawasan permukiman, ini akan menjadi acuan yang kita berikan kepada kementerian yang kemudian dilakukan audit dan evaluasi terkait depo yang ada di Ujung Tanah," ujar Cicu.
Selain itu diakui Cicu, pihaknya juga akan merekomendasikan dilakukan RDP dengan di DPRD Kota Makassar mengenai evaluasi depo tersebut.
"Mengingat lokasinya ada di Kota Makassar dan melihat apakah lokasi depo tersebut sudah sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)," tutupnya. (Isak/B)
