MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sekaitan dengan pemasaran potensi investasi di Sulawesi Selatan kepada para investor asing maupun dalam negeri, dampak investasi juga diharapkan dapat menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Asrul Sani, menyampaikan sekaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan, Pemprov Sulsel tentu akan memberikan atensi terhadap para investor.
Kata dia, salah satu pengawasan yang massif akan dilakukan adalah penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat lokal, apalagi hal itu juga menjadi sebuah kewajiban investor jika ingin melakukan investasi di Sulsel.
“Kami di Pemerintah Provinsi terus melakukan pengawasan monitoring terkait aktivitas investasi. Termasuk pengawasan penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya kepada Rakyat Sulsel, Rabu (5/10/2023).
Bahkan kata dia, para investor yang akan beroperasi di wilayah Sulsel itu akan diwajibkan melakukan pelaporan realisasi investasi, pun dengan laporan penyerapan tenaga kerja.
“Kewajiban para investor laporan realisasi investasi termasuk laporan penyerapan tenaga kerjanya setiap triwulan,” paparnya.
Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Unhas, Ali Armunanto menyampaikan, Pemprov Sulsel sebagai fasilitator antara investor, potensi wilayah dan masyarakat, tentu harus melakukan pengawasan ketat sedini mungkin untuk mengantisipasi konflik yang bisa saja terjadi.
Kata dia, dengan rencana pembangunan pelabuhan ekspor di kabupaten bantaeng pasti akan bersilang kepentingan dengan para nelayan dan petani rumput laut. Hal utama yang sering menjadi perbincangan jika merujuk pada investasi adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat yang di sekitar wilayah investasi pun dengan penyerapan tenaga kerjanya.
