"PPPK 2019, 2021, dan 2022 mulai intens meningkatkan kompetensinya. Ada yang sudah S2, tidak sedikit tengah kuliah S2," katanya.
Jika PPPK lulusan S2 hanya di golongan IX, kata Sutopo, sepertinya tidak seimbang. Jika diharuskan mendaftar kembali ada kekhawatiran tidak lulus.
Sementara, PNS tidak perlu tes kembali untuk mendapatkan kenaikan pangkat maupun golongan.
"Kami sangat berharap di dalam PP turunan UU ASN baru tidak ada perbedaan PNS dan PPPK. Semuanya disamaratakan," pinta Sutopo yang sudah diangkat PPPK guru 2021.
Sebelumnya, BKN mengeluarkan aturan baru untuk PNS. Aturan berupa kenaikan pangkat atau KP Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema terbaru, yakni enam periode akan dimulai untuk KP Februari 2024 mendatang.
Seluruh layanan KP mulai dari pengusulan, penetapan Pertimbangan Teknis atau Pertek BKN, sampai dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari instansi akan tersedia melalui satu sistem layanan, yaitu dengan SIASN BKN (https://siasn.bkn.go.id/).
Sebagai sistem berbagi terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SIASN akan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan kepegawaian BKN karena seluruh proses pengajuan instansi disediakan berbasis layanan digital.
