Imbas Gadaikan Mobil Operasional Desa, Kades di Jeneponto ini Diperiksa Polres

  • Bagikan
Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto mendatangi Kantor Desa Balang Loe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.

JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Diduga menggadaikan kendaraan operasional atau mobil siaga, Kepala Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Mansur langsung didatangi 20 orang anggota Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto, Rabu (1/11/2023).

Selain meminta keterangan langsung ke kepala desa serta aparat desa lainya mengenai mobil siaga yang diduga telah digadaikan, polisi juga melakukan pemeriksaan dan penyitaan sejumlah dokumen di Kantor Desa Balangloe Tarowang.

Kepala Satuan Reskrim Polres Jeneponto, AKP Supriadi Anwar mengatakan, pihaknya turun ke Desa Balangloe Tarowang atau Baltar dalam rangka mengamankan dokumen sekaitan dengan adanya pemberitaan media mengenai oknum kepala desa yang diduga menggadaikan mobil siaga.

"Kami turun dalam rangka mengamankan dokumen yang terkait dengan maraknya informasi di media tentang adanya oknum kepala desa mengadaikan mobil operasional yang menjadi aset di kantor desa itu, dan atas tersebut kami lakukan penyelidikan untuk menguatkan indikasi ke perbuatan melawan hukumnya, "jelas AKP Supriadi.

Selain itu, Kasat Reskrim juga mengungkapkan bahwa oknum Kepala Desa Balangloe Tarowang telah mengakui menggadaikan mobil siaga ke salah satu pembiayaan di Kabupaten Gowa, dan kini sudah berjalan dua kali angsuran, dengan pengambilan dana kurang lebih Rp100 juta..

Tak cuma mengamankan sejumlah dokumen terkait penggaran mobil siaga, aparat kepolisian juga telah mengamankan mobil siaga GranMax warna putih dengan nomor polisi DD 1413 GJ ke Mapolres Jeneponto.

Akibat perbuatannya, oknum Kepala Desa Balangloe Tarowang, Mansur terancam dituntut dengan Pasal 8 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pasal 8 Undang- Undang Tipikor. Ini bukan berbicara tentang kerugian negara, yang bisa pengembalian kerugian negara, tapi ada penyalagunaan wewenang, yaitu tentang pengelapan aset. Itu setelah kita validasi dulu, " tutupnya. (Zadly Kr Rewa)

  • Bagikan