PALOPO, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo disebutkan memiliki hutang belanja mencapai angka Rp100 miliar dari era pemerintahan HM Judas Amir selaku walikota yang berakhir masa baktinya per tanggal 26 September 2023 lalu.
Hutang belanja yang nilainya fantastis tersebut mencuat setelah disampaikan Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Partai Golkar, Baharman Supri.
Namun menariknya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Raodatul Jannah justru mempertanyakan angka Rp100 miliar yang disebutkan Baharman Supri tersebut sebagai hutang belanja Pemkot Palopo dari mana asalnya.
"Iya, hutang belanja yang mana itu? Hutang belanja yang mana dimaksudkan?," kata Raodha, Rabu (8/11/2023).
Raodha mengaku heran adanya angka Rp100 miliar yang disebutkan Baharman Supri, yang disebutnya sebagai hutang belanja Pemkot Palopo. Sebab kata dia, hingga saat ini, angka pasti mengenai nilai hutang belanja Pemkot Palopo dalam APBD 2023 ini, masih dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
"Belum ada angka pastinya karena masih dalam proses audit. Nanti setelah ada hasil audit baru diketahui pasti nilai hutang belanja," kata Raodha.
Raodha yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Palopo ini enggan berspekulasi mengenai angka pasti hutang belanja Pemkot Palopo.
Namun dia menyebut, nilai hutang belanja Pemkot Palopo tersebut tidaklah mencapai angka Rp100 miliar. Dia memperkirakan berada di kisaran angka Rp30 miliar. "Tetapi angka pastinya kita tunggu hasil audit BPK," kata Raodha.
