MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) telah melakukan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Pinrang dan diterima langsung oleh Bupati Pinrang, H.A. Irwan Hamid.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Utary Sukmawati Syarief dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Senin (19/2).
"Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam hal ini Bidang HAM mengunjungi Kabupaten Pinrang untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait IRH," Ujar Utary.
Menurut Utary, IRH ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
"Hal ini Kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," Kata Utary.
Utary Sukmawaty juga mengatakan bahwa sejak Tahun 2022 Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan telah menyiapkan 1 (satu) orang pendamping untuk masing-masing Kab/Kota dan sasaran dari penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan target 100% partisipasi dan perolehan Indeks Reformasi Hukum dengan nilai Baik (poin : 70-80) pada tahun 2024.
Sedangkan yang menjadi output utamanya adalah terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan terlaksananya monitoring dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
