MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, menyusul pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November lalu.
Anggota KPU Sulsel Divisi Logistik, Marzuki Kadir, mengungkapkan bahwa PSU dilakukan di 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Sulsel.
"Berdasarkan data yang kami terima, ada 12 TPS di 9 daerah yang melaksanakan PSU," jelas Marzuki, Rabu (4/12/2024).
Daerah yang menggelar PSU meliputi Tana Toraja (2 TPS), Toraja Utara (1 TPS), Enrekang (3 TPS), Kota Makassar (1 TPS), Maros (1 TPS), Bone (1 TPS), Luwu (1 TPS), Luwu Timur (1 TPS), dan Bantaeng (1 TPS).
Dari data tersebut, enam daerah telah menyelesaikan PSU, yakni Tana Toraja, Enrekang, Luwu Timur, Maros, Bone, dan Kota Makassar. PSU dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati.
"Di Bone, Maros, dan Enrekang, PSU untuk pemilihan gubernur, sedangkan di Luwu Timur dan Tana Toraja untuk pemilihan bupati. Di Makassar hanya untuk Pilgub," tambahnya.
Marzuki menegaskan bahwa PSU tidak memengaruhi hasil sementara yang sudah tercatat dalam penghitungan suara.
"PSU dilakukan untuk memenuhi aspek keadilan bagi warga yang belum menggunakan hak suara, tetapi hasil penghitungan keseluruhan tidak banyak terpengaruh," katanya.
Di sisi lain, KPU Sulsel mencatat adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Anggota KPU Sulsel, Hasruddin Husain, mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih diperkirakan turun dari target yang ditetapkan sebesar 72 persen.
"Meski angka pastinya belum keluar, kami melihat partisipasi pemilih lebih rendah dibanding target. Kami harap penurunan ini tidak signifikan," ujarnya.
Hasruddin menjelaskan bahwa angka partisipasi kumulatif baru bisa dipastikan setelah rekapitulasi tingkat provinsi pada 6-8 Desember.
Untuk mengatasi penurunan ini, KPU Sulsel berencana menggelar evaluasi di seluruh KPU kabupaten/kota, khususnya pada Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas).
"Kami akan mengundang seluruh Divisi Parmas KPU untuk mengevaluasi penyebab turunnya partisipasi, karena penurunan signifikan di satu daerah bisa memengaruhi angka provinsi secara keseluruhan," jelasnya.
Menurut Hasruddin, sosialisasi berbasis segmentasi, seperti kepada kelompok pemilih pemula, organisasi keagamaan, dan komunitas, sudah dilakukan secara maksimal. Namun, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya di TPS tetap menjadi tantangan utama.
Di tempat terpisah, anggota KPU Makassar, Sri Wahyuningsih, juga mengonfirmasi penurunan partisipasi di Kota Makassar.
"Dari target 65 persen, partisipasi hanya mencapai 57 persen. Kami akan mencari tahu faktor penyebabnya," ungkap Sri.
KPU menegaskan bahwa upaya peningkatan partisipasi harus terus diperkuat, termasuk melawan isu hoaks, praktik politik uang, dan menjaga netralitas penyelenggara pemilu. (Yadi/B)
