MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menambah anggaran subsidi layanan Teman Bus Trans Mamminasata.
Melalui Komisi D, DPRD Sulsel meminta Pemprov mengambil alih dua koridor Teman Bus yang subsidinya dihentikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung tambahan anggaran tersebut.
"Kami akan mendorong agar Pemprov Sulsel menambah anggaran. Bukan hanya satu koridor yang diambil alih, tetapi kalau bisa dua koridor lainnya yang subsidinya dihentikan juga diambil alih oleh Pemprov," ujar Kadir Halid, Kamis (30/1/2025).
Legislator Fraksi Golkar ini menilai bahwa keberadaan Teman Bus Trans Mamminasata sangat dibutuhkan masyarakat karena telah menjadi alternatif transportasi umum yang terjangkau dan diminati.
Sebelumnya, Kemenhub memangkas subsidi layanan Teman Bus di Sulsel dan hanya mempertahankan subsidi untuk satu koridor, yakni Koridor 5 dengan rute Unhas Tamalanrea – Fakultas Teknik Unhas Gowa. Sementara itu, dua koridor lainnya dihentikan subsidinya per 1 Januari 2025, yaitu:
- Koridor 1: Panakkukang Square – Pelabuhan Galesong
- Koridor 2: Unhas Tamalanrea – Stasiun Mandai via Bandara Sultan Hasanuddin
Penutupan dua koridor tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, yang selama ini sudah mulai bergantung pada layanan transportasi publik tersebut.
"Jika Kemenhub tidak lagi sanggup mengelola atau memberikan subsidi, maka sebaiknya sepenuhnya diserahkan kepada Pemprov Sulsel," tambah Kadir Halid.
DPRD Sulsel melalui Komisi D akan mulai membahas subsidi Teman Bus dalam rapat internal pada Jumat (31/1/2025) besok. Setelah itu, akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.
"Jumat ini kami akan rapat internal komisi dulu, jadi mungkin pekan depan baru RDP dengan Dishub Sulsel," ungkapnya.
Sementara itu, Pemprov Sulsel telah memutuskan untuk mengambil alih Koridor 1 Teman Bus rute Makassar–Takalar dengan skema operasional yang menyesuaikan anggaran APBD Sulsel sebesar Rp 10 miliar.
Kabid Angkutan Jalan Dishub Sulsel, Setiawan, mengungkapkan bahwa dengan keterbatasan anggaran, operasional bus akan mengalami sejumlah penyesuaian.
"Akan ada pengurangan armada, jadwal operasional, serta waktu tunggu (headway). Jika sebelumnya headway sekitar 15 menit, kemungkinan tidak bisa dipertahankan karena anggaran lebih kecil dibandingkan dari kementerian," jelas Setiawan. (Yadi/A)
