Sementara itu, peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa menilai pembekalan atau retreat ini hanya akan sia-sia jika tidak dilakukan evaluasi yang berlanjut. Mengingat retreat terhadap ratusan anggota Kabinet Merah Putih sebelumnya banyak mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat karena beberapa di antaranya kinerjanya buruk.
"Jika berkaca pada retreat menteri kemarin maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan, karena jika melihat kinerja menteri saat ini lebih banyak blunder dan kinerjanya buruk," tutur Angga.
Begitu juga dengan pelibatan KPK dalam kegiatan ini, menurut Angga, pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya pada perbaikan mental pejabatnya, tapi juga harus disertai hukum yang berat guna memberikan efek jera.
Apalagi jika melihat putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku kasus korupsi di Indonesia selama ini masih banyak mendapatkan hukuman yang sangat rendah. Salah satunya yang ramai dikritik masyarakat adalah putusan Harvey Moeis selam 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah, padahal perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.
"Sebenarnya tanpa ada retreat pun itu sudah menjadi tugas KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Menurut saya masalahnya bukan di sektor pencegahan, namun di sektor penindakan yang mana hukuman koruptor sangat ringan sehingga tidak membuat efek jera," ujar Angga. (suryadi-isak pasa'buan/C).
