Kemudian Kemendagri dari total anggaran sebesar Rp4,79 triliun, Kemendagri akan memotong anggaran sebesar Rp2,75 triliun. Kemenag mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp14,28 triliun, dari semula Rp78,59 triliun menjadi sebesar Rp64,27 triliun. Komdigi mendapatkan anggaran sebesar Rp7,72 triliun, akibat pemotongan, harus berkurang Rp4,49 triliun atau tersisa Rp3,23 triliun. Kemensos dan Komenko PMK tidak menyebutkan detail anggaran.
Di level Provinsi, efisiensi anggaran juga akan diberlakukan. Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan pemerintah kabupaten kota wajib menjalankan instruksi tersebut.
Dirinya juga mengungkapkan, tahun ini Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke daerah tidak terlalu besar. Pengurangan ini tidak hanya terjadi di Pemprov Sulsel dan Kabupaten Kota, tetapi juga Kementrian dan Lembaga.
"Sebagai ASN wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus jalan, bagaimanapun keadaan fiskal anggaran kita. Karena kita ini ASN harus sami'na wa atho'na. Apapun itu, kita harus mengikuti pimpinan," tegasnya.
Pemberlakuan efisiensi tersebut membuat pelaku Pariwisata khususnya perhotelan harap-harap cemas, pasalnya pariwisata lah yang paling terdampak jika tak ada lagi kunjungan instansi ke Sulawesi Selatan, apalagi Perekonomian Sulsel hingga 60 persen disokong pariwisata.
Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulsel, Didi L Manaba bahkan memprediksi adanya PHK massal dikemudian hari.
"Betul bisa terjadi PHK hingga 20-30 persen di dunia perhotelan. Itu tinggi dan baru perkiraan.Yang diharapkan hotel itu wedding dan meeting, selain itu tidak ada. Jika meeting dihilangkan maka akan berpengaruh pastinya," ucap Didi
