"Ada sekolah swasta dengan hanya 50 siswa tetapi memiliki 15 guru. Kondisi ini tentu tidak memungkinkan kesejahteraan guru-gurunya terjamin. Oleh karena itu, kami meminta Dinas Pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan," tegasnya.
Beberapa guru honorer swasta bahkan mengungkapkan bahwa mereka hanya menerima gaji sebesar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu setiap tiga bulan sekali.
Kondisi ini sangat kontras dengan sekolah swasta yang lebih mapan, seperti Atirah dan Al-Azhar, yang memberikan kesejahteraan lebih baik kepada guru-gurunya.
Selain membahas nasib guru honorer swasta, rapat ini juga menyoroti perbedaan TPP bagi pustakawan. Saat ini, pustakawan yang bertugas di SMA/SMK menerima tambahan penghasilan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pustakawan yang bertugas di instansi lain.
"Mereka menuntut agar TPP mereka disamakan dengan pustakawan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang menerima TPP lebih tinggi. Kami menerima aspirasi ini dan mendorong adanya revisi Peraturan Gubernur agar kesejahteraan mereka bisa lebih adil," jelas Irfan.
Sebagai tindak lanjut dari RDP ini, DPRD Sulsel berkomitmen untuk membawa aspirasi guru honorer swasta dan pustakawan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
"Kami akan memperjuangkan agar mereka bisa masuk dalam pendataan sehingga berpeluang mengikuti seleksi PPPK. Soal diterima atau tidak, itu kewenangan pemerintah pusat, tetapi kami akan memperjuangkan hak mereka," tutup Irfan. (Yadi/B)
