TAKALAR, RAKYATSULSEL – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Takalar kembali mendapat sorotan tajam dari aktivis setempat. Yusri Mahenra menegaskan bahwa OPD harus bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa harus menunggu instruksi langsung dari Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, maupun Wakil Bupati, H. Hengky Yasin.
Menurut Yusri, OPD harus lebih aktif dan responsif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan publik seharusnya berjalan secara konsisten, bukan hanya bergerak setelah ada inspeksi mendadak (sidak) dari pimpinan daerah.
"Jangan menunggu sidak untuk mulai bekerja. OPD harus lebih proaktif dan memahami bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah kewajiban utama. Kami berharap kepemimpinan Daeng Manye dan Hengky Yasin bisa membawa perubahan nyata agar pelayanan semakin baik," ujar Yusri Mahenra saat ditemui di Kota Takalar, Sabtu (15/03/2025).
Lambannya kinerja OPD bukan keluhan baru di tengah masyarakat Takalar. Mulai dari pelayanan administrasi yang berbelit hingga penanganan infrastruktur yang tak kunjung terealisasi, warga terus mengeluhkan ketidakefisienan birokrasi.
Yusri juga menyoroti kurangnya disiplin pegawai, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak kantor pelayanan yang baru mulai beroperasi di siang hari akibat minimnya kedisiplinan pegawai.
"Kadang pelayanan di kantor kelurahan baru berjalan siang hari karena pegawainya kurang disiplin. Ini harus menjadi perhatian serius agar masyarakat tidak dirugikan," tegasnya.
Dengan meningkatnya pengawasan dari masyarakat dan dorongan aktivis, diharapkan OPD di Takalar bisa segera berbenah dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan cepat, tepat, serta tidak hanya bergantung pada teguran dari pimpinan daerah. (Tiro)
