MAKASSAR, RAKSUL - Mempermudah urusan warga saat menjadi "abdi negara" menjadi kunci terpilihnya sosok ini sebagai legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Melalui program podcast Harian Rakyat Sulsel, Meinsani Kecca menceritakan lika-liku perjalanan dirinya dari seorang aparatur sipil negara hingga banting setir ke dunia politik dan terpilih sebagai wakil rakyat.
Meinsani Kecca saat ini merupakan anggota Komisi D Kota Makassar yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Legisaltor asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut tidak pernah menyangka bisa meraih kursi di legislatif.
Namun, sebagai mantan lurah di Makassar ternyata menadi modal besar dirinya bisadipercaya pemilih pada Pileg 2024 lalu.
"Saya bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang tidak bisa kalah kehendak-Nya. Selama ini saya berurusan dengan pelayanan kepada warga dan menyentuh hati mereka. Tidak ada yang tidak selesai kecuali persoalan masalah tanah," kata Meinsani, Senin (5/5/2025).
Dia mengatakan, selama menjadi lurah, masyarakat tersenyum masuk kantor dan lebih tersenyum setelah keluar kantor. "Saya mudahkan warga. Itulah semua sehingga bisa dimudahkan apalagi saya bergerak di bidang sosial karena prinsip saya membantu orang dan itu perbuatan mulia," ujar dia.
Dia bercerita, selepas non job sebagai lurah, dia pindah mengabdi di tingkat kecamatan. Namun, empat bulan kemudian dia mendapat dorongan untuk beralih ke dunia politik dengan maju sebagai calon anggota legislatif.
"Saya tidak punya basic politik dan perekonomian juga pas-pasan. Namun banyak teman-teman yang mendukung sehingga saya mengundurkan diri sebagai ASN dan lolos verifikasi sebagai caleg," tutur Meinsani.
Dirinya mengungkapkan berbagai partai telah dicoba untuk bergabung seperti Demokrat, PKB, Golkar, PPP, Nasdem, dan kembali lagi ke PPP.
"Alhamdulillah, bersama PPP saya menang. Saya tidak pernah tahu berapa banyak suara saya dan alhamdulillah saya merasa bersyukur," imbuh dia.
Selama duduk di legislator, Sani-sapaan Meinsani-- mengungkapkan telah membawa banyak aspirasi yang dihimpun melalui sosialisasi program dan reses. Hal itu mencakup sekltor kesehatan, pendidikan, dan domisili warga.
Sani mengungkap Komisi D bertugas di lingkup kesejahteraan rakyat dengan bermitra dengan 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun, nenurut dia, yang paling banyak mendapat keluhan yakni soal pelayanan kesehatan dan pendidikan.
"Tentang kesehatan kami di lapangan sering bersama Dinas Kesehatan. Saya kira apa yang dialami warga dan masyarakat sudah tertangani. Saya kira kendalanya warga itu belum tahu prosesnya mendapat pelayanan terutama KTP yang tidak aktif sehingga saat membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan terutama di Puskesmas biasanya mengalami kendala," ujar Sani.
Selain itu, pelayanan KIS , menurut Sani, masih banyak yang belum paham bahwa setiap enam bulan harus cek ke fasilitas kesehatan.
"Setiap enam bulan sekali harus jalan di puskesmas apakah itu sakit kepala, sehingga tidak vakum penggunaan KIS selama enam bulan. KIS tidak sama dengan BPJS pada umumnya. Kalau BPJS ada pemberitahuan saat terjadi tunggakan. Kalau KIS ini tidak bayar tetapi harus dipergunakan setiap enam bulan. Itulah pentingnya warga harus tahu aturan KIS," ucap dia.
Dia mengatakan, tidak ada warga yang tidak bisa terlayani. Sani mengatakan, sejak awal melakukan monitoring dan evaluasi bersama Dinas Kesehatan sudah dipertanyakan mengenai pelayanan kesehatan.
"Warga langsung saja ke puskesmas bila ada keluhan dan jika tidak tertangani bisa langsung ke rumah sakit. Apapun bentuknya itu pasti terlayani," ujar dia.
Dia mengatakan, selama menjabat jadi lurah banyak pelayanan kesehatan yang dipertanyakan warga dengan berkas yang tidak lengkap. Namun pastinya akan dibantu dan dilayani. Minimal ada SKT akan terlayani dengan cepat.
"Saya juga mengapresiasi pelayanan Dinas Sosial yang selalu menyampaikan permasalahan dan mengurus permasalahan dengan cepat," tambah Sani.
Di Komisi D bentuk pengawasan DPRD agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan maksimal dilakukan monitoring dan evaluasi.
"Memang saya lihat setiap tiga bulan ada monitor dan evaluasi. Pertama dari segi anggaran, sejauh mana penggunaan dan saya liat di awal 2025 ini penggunaan ya sekitar 10-15 persen dan banyak ke belanja pegawai dan pelayanan," ucap dia.
"Kami tekankan bahwa pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial karena yang utamanya memang pelayanan. Beda dengan Dinas Pendidikan. Saya selalu berbicara dari hati ke hati ke pejabat, agar melayani dulu warga sebab tidak boleh ada warga yang tidak bisa ditangani, meskipun warga yang dari luar Makassar dan tidak memiliki KTP. Kami tidak mau ada misalnya kematian dan saling lempar kesalahan," imbuh dia.
Sani juga menyinggun mengenai masalah infrastruktur dan fasilitas kesehatan di Makassar juga perlu terus dibenahi.
"Setelah monitoring, kami kunjungan dan sidak. Kami pernah di RS Ujung Pandang Baru, fasilitasnya baru 40-50 persen. Puskesmas lebih 30 di Makassar sudah memadai. Tiga di antaranya memang belum tetapi kita utamakan dulu RS Ujung Pandang Baru. Namun pelayanannya sudah bagus. Yang bermasalah biasa berkas warga," tutur dia.
Terkait program pemerintah kota yang menghadirkan layanan kesehatan yang merata di berbagai daerah, Sani sangat mendukung dan hal tersebut sudah berjalan sejak pemerintah sebelumnya. Selain itu masalah berkas selalu terulang dialami masyarakat utamanya warga miskin, misal berobat hanya bawa KTP. Terkait efisiensi anggaran, dampak terhadap pelayanan kesehatan, menurut dia, tidak terlalu besar. (hikmah/C)
