Gubernur Optimis Data pada Peta Kelautan Jadi Bukti Aset Milik Pemerintah
MAKASSAR, RAKYATSULSEL — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Kapoksahli Danpushidrosal (Kepala Tim Inspeksi Pushidrosal) TNI AL, Laksamana Pertama TNI Suhendro dan Wakil Komandan (Wadan) Lantamal VI, Kolonel Marinir Marsono, S.A.P. di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa, 27 September 2022.
Bersama Kadisgeomar, Komandan KRI Rigel 933, Palaksa KRI Rigel 933, melaporkan terkait KRI Rigel 933 sedang melaksanakan kegiatan Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-oseanografi di perairan ALKI II Selat Makassar Segmen 2 dan Perairan Pelabuhan Majene dalam rangka pemutakhiran data hidrografi, oseanografi, meterologi, dan geografis maritim untuk pelaksanaan navigasi pelayaran. Kapal ini milik TNI-AL di bawah pembinaan Pushidrosal dan melaksanakan inspeksi dan evaluasi hingga 28 September.
“TNI Angkatan Laut adalah mitra strategis kami di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu kami mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pushidrosal di Sulsel, apalagi kegiatan merupakan bagian dari keamanan wilayah dan pembangunan nasional,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Tim ini juga memaparkan kondisi geografis Sulsel melalui beberapa peta, termasuk peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II untuk Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia.
Gubernur menyebutkan data yang ada pada peta juga dapat bermanfaat memastikan dan mengamankan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena data yang sangat lengkap dari tahun ke tahun. Termasuk tanah yang direklamasi.
“Ini bisa kami dapatkan? Termasuk tahun 1997 sampai sekarang. Jadi ini bisa kita overlay, tahun di mana yang bergeser dan dicek perizinannya. Ini penyajian datanya luar biasa,” sebut Andi Sudirman.
Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Suhendro menjelaskan, tujuan pertemuan dengan Gubernur untuk memberikan informasi terbaru kondisi ke wilayah ALKI II termasuk di Sulsel.
“Bapak Gubernur sebagai yang punya wilayah sebagai kepala daerah. Agar apa yang kita ketahui dan dapatkan beliau juga tahu. Sehingga bisa mengatur strategi lebih tepat dan lebih baik,” sebutnya.
Secara strategis untuk keamanan wilayah yang dilalui ALKI, sebagai negara kepulauan harus menyediakan Jalur Lintas Damai bagi kapal asing atau kapal internasional yang akan melalui wilayah Indonesia. Termasuk jalur yang ada di wilayah Sulsel.
Karena luasnya laut di selat Makassar dan dekat dengan pulau-pulau yang dilalui makan sinergi untuk keamanan diperlukan bersama pemerintah wilayah dan masyarakat.
Ia menjelaskan, saat KRI Rigel sedang melakukan survei Hidro-oseanografi termasuk mengukur kedalaman laut, pasang surut, gelombang, dasar laut, sedimentasi. Serta dapat mendeteksi pipa yang ada di dasar laut. “Sehingga data update ini yang kami juga sampaikan,” sebutnya.
Sedangkan, terkait permintaan Gubernur penyediaan peta dalam rentang beberapa waktu dapat disediakan.
“Di kantor kami tersedia peta tahun berapa saja telah terfilekan, jadi kami punya masternya. Insya Allah kami bisa sampaikan. Pada prinsipnya kami siap mendukung dalam rangka pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam pembuatan peta laut Indonesia untuk kepentingan pelayaran. Pertama, hal ini merupakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Juga infrastruktur untuk logistik, perkapalan dan pariwisata maritim.
“Ini sejalan dengan program pemerintah, yakni Tol Laut dan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau. Bahwa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitanya dan kemakmuran masa depan bangsa denhan mengelola samudera,” jelasnya.
Dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut juga dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
TNI AL melalui diplomasi maritim mengajak untuk bekerja sama menghilangkan sumber konflik di laut, pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa dan perompakan dan lain-lain.
Tambahanya, Indonesia sebagai negara titik pertemuan dua samudera. Memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahan maritim.
“Hal ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim dan juga bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Sehingga itu semua pada prinsipnya komandan kami di TNI AL siap mendukung pemerintah daerah, khususnya wilayah Sulsel dan mendukung Gubernur Sulsel,” pungkasnya.(*)
