MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sudirman mengawali tahun 2023 dengan reposisi struktur pemerintahan. Sayangnya, masih ada perangkat daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas serta dinas yang masih lowong.
Ada sepuluh pejabat tinggi pratama alias eselon dua dan pejabat administratur atau eselon tiga yang memangku jabatan baru di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sumpah dan pelantian jabatan digelar bersamaan dengan rapat koordinasi awal tahun mengenai perencanaan pembangunan, di Hotel Claro, Senin (2/1/2023).
esolon dua yang dilantik yakni Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Suherman, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ashari Fakhsirie Radjamilo, Kepala Dinas Perdagangan Andi Arwin Azis, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Parenrengi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Asriady Sulaiman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, Kepala Dinas Kehutanan Andi Bakti Haruni, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Muhammad Jufri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Muhammad Firda, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Subbidang Pembangunan Mohammad Hasan.
"Selamat bekerja atas amanah baru kepada para pejabat yang telah dilantik," kata Sudirman.
Sudirman mendorong, peningkatan kinerja para pejabat baru tersebut. Selani itu, dia berharap sebagai pimpinandi SKPD yang baru dapat memberi stimulan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Semua harus terus terus bekerja dengan ulet, menjaga integritas, amanah, dan bekerja ikhlas untuk mewujudkan visi misi mewujudkan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter," ujar Sudirman.
Reposisi struktur pemerintahan yang dilakukan Sudirman terkesan setengah hati. Hingga pelantikan kemarin, masih ada delapan SKPD yang sampai saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas alias belum definitif.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi menyampaikan jabatan yang saat ini masih lowong masih berstatus. Adapun pelantikan sepuluh esolon dua itu masih merupakan sisa rotasi dari hasil job fit yang digelar beberapa waktu lalu.
Imran juga mengatakan, sudah ada kelembagaan baru di Pemprov Sulsel hasil penetapan peraturan daerah beberapa waktu lalu. Hanya saja, untuk saat ini, pemerintah masih menggunakan struktur kelembagaan yang lama. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan yang masih terpisah, serta Dinas Lingkungan hidup dan Dinas kehutanan.
"Struktur itu masih menjadi acuan pada job fit yang digelar Oktober 2022," beber Imran.
Imran menambahkan, pengisian jabatan masih menunggu keputusan dari Gubernur Andi Sudirman. Menurut dia, belum ada kepastian untuk pengisian jabatan definitif maupun jabatan lowong akan dilakukan job fit lagi atau, "langsung ada seleksi terbuka untuk pengisian jabatan tersebut," imbuh dia.
Imran menyebut ada sembilan jabatan yang lowong saat ini. Sementara, ada delapan jabatan di antaranya diisi pejabat berstatus pelaksana tugas (plt). Posisi tersebut yakni, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Biro Ekonomi, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Satpol PP, Dinas Ketahanan Pangan, Direktur RS Pertiwi, dan ESDM. Satu jabatan yang masih kosong tanpa pelaksana tugas, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sementara itu, Amson Padolo yang dikonfirmasi usai pelantikan mengatakan reposisi yang dilakukan Gubernur Sulaiman merupakan hal yang wajar dan telah melalui pengkajian untuk menentukan posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap pejabat.
"Pimpinan sudah melihat dan mengkaji penempatan seseorang itu sesuai dengan kompetensinya," ujar Amson.
Posisi yang ditinggalkan Amson yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga kemarin masih lowong.
Dia melanjutkan, dengan tanggung jawab yang baru, sebagai kepala pelaksana BPBD Sulsel, akan berusaha menggerakkan semua sistem sehingga penanganan setiap terjadinya bencana dapat dilakukan dengan baik.
"Intinya semua yang baik itu akan kami karena apapun yang dilakukan pasti untuk kebaikan masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sulsel, Arfandy Idris menyebutkan bahwa prosesi mutasi merupakan bagian dari efesiensi kinerja di jajaran pemerintahan Gubernur Sudirman. Menurut dia, selama ini ada beberapa jabatan yang lowong baik di eselon II dan fungsional membuat kinerja OPD tak maksimal sehingga DPRD juga telah merekomendasikan agar percepatan pengisian jabatan tersebut.
"Saya kira pelantikan hari ini adalah bagian dari rekomendasi DPRD supaya Pemprov mengisi jabatan pelaksana tugas. Kinerja OPD ada belum maksimal karena pejabatnnya belum definitif," kata Arfandy.
Dia menambahkan, posisi dan jabatan yang dipercayakan Gubernur kepada pejabat baru tak bermuatan politik. Menurutnya, tugas OPD adalah bekerja sesuai ketentuan yang diatur dalam UU ASN.
"OPD juga bekerja profesional dan tak boleh bagian dari politik. Sebagai ASN tak boleh terlibat politik praktis," imbuh dia. (Abu Hamzah-Suryadi/Rakyatsulsel/B)
