"Gugatan itu sangat disayangkan karena telah menciderai capaian demokrasi yang telah berjalan," imbuh mantan eks Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Adapun Ketua Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah menyebutkan seharusnya yang dipikirkan saat ini adalah menciptakan Pemilu yang lebih maju dan demokratis. Menurut dia, adanya pihak agar sistem proporsional tertutup diberlakukan pada 2024 merupakan kepentingan dari segelintir orang.
"Seharusnya hal ini dimunculkan dua tahun lalu, saat undang-undang Pemilu mulai diranang. Bukan saat ini setelah tahapan Pemlu mulai berjalan," ujar dia.
Dia meminta MK segera mengambil putusan atas gugatan tersebut. Dengan begitu, seluruh bakal calon legislatif akan fokus untuk bekerja dalam meraih suara.
Sementara itu, Sekretaris Partai Perindo Sulsel Hilal Syahrim menyatakan lebih condong pada sistem proporsional tertutup, karena kedua sistem itu memiliki plus minus.
"Plusnya pastinya akan menjadi penguatan di partai sementara minusnya masyarakat yang ingin menjadi caleg pasti merasa terhambat karena tidak bisa bersaing di internal partai," kata Hilal.
Menurut dia, sistem proposrional terbuka sudah dilakukan dalam beberapa pemilu. Hasilnya, kata dia, banyak dugaan pelanggaran yang didapatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hilal mengatakan, sistem proporsional tertutup akan menghasilkan kader partai yang tulen. Alasannya, yang akan terpilih adalah orang-orang yang memang telah bekerja lama di dalam partai, dan bukan yang baru bergabung saat Pemilu akan berlangsung.
"Enak sekali kalau mau duduk di DPRD tapi, saat jelang Pemilu baru bergabung ke partai," kata Hilal.
Pengamat politik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono mengatakan Pemilu dengan proporsional tertutup tidak bisa dikatakan sebagai kemunduran, kemajuan, atau jalan di tempat. Tapi, kata dia, harus dilihat lebih komprehensif, minimal membandingkannya dengan sistem Pemilu sebelumnya.
"Namun sistem tertutup, memunculkan kekhawatiran bahwa parpol terutama elitnya, akan bertindak tertutup, tidak rasional, dan tidak mewakili kepentingan politik masyarakat secara lebih luas," ujar dia.
